Home » 2017 » June » 22 » KEJADIAN BANGSA INDONESIA
1:13 AM
KEJADIAN BANGSA INDONESIA

<<<sebelumnya.....
89. Sebagaimana yang Bung Karno sampaikan dalam kalimat penutup pembacaan Proklamasi, maka dengan Proklamasi itu menjadilah bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Terlepas sudah segala ikatan yang mengikatnya. Baik kepada kerajaan Belanda maupun kepada kekaisaran Jepang. Dan bangsa yang baru lahir ini kemudian disebut dengan sebutan Republik Indonesia. Sebutan Republik Indonesia ini adalah konsekuensi langsung dari lahirnya kedaulatan rakyat Indonesia yang selama ini terjajah. Tentang hal ini telah dimaklumkan dan disepakati juga dalam sidang BPUPKI.


90. Kemerdekaan Indonesia yang telah melahirkan kedaulatan rakyat yang bernama Republik Indonesia inilah yang kemudian harus didirikan baginya sebuah negara yang sepenuhnya berkedaulatan rakyat. Dan negara yang akan menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia itu haruslah benar-benar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan senada dengan semangat dari pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

91. Dalam pandangan Bung Karno ada tiga semangat yang dibawa oleh Proklamasi Kemerdekaan kita. Yaitu: Semangat berjuang mati-matian yang penuh dengan idealisme. Semangat persatuan bulat mutlak yang tidak mengecualikan satu golongan pun. Semangat membangun dan mendirikan negara. Inilah api dari pada Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu.

92. Di dalam semangat Proklamasi Kemerdekaan itulah satu hari setelah bangsa ini merdeka para pendiri bangsa segera menyusun Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dengan menyusun UUDNI pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

93. Sidang PPKI adalah sidang yang sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Jepang. Bahkan Pembukaan UUD yang disetujui pada sidang BPUPKI waktu itu, dimana masih diwarnai dengan semangat keberpihakan kepada Jepang, tidak lagi dipakai dan dikemukakan dalam sidang. Pembukaan UUD mula-mula yang disusun oleh panitia 9 lah yang kemudian dikemukakan sebagai bahasan pertama dalam sidang.

94. Terdapat dua perubahan yang substansial pada Pembukaan UUD yang terjadi pada sidang PPKI ini.Pertama perubahan pada anak kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian yang kedua adalah perkataan “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” yang dirubah menjadi “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kedua hal tersebut disepakati oleh seluruh anggota sidang.

95. Dua perubahan subtansial pada Pembukaan UUD tersebut dilakukan untuk memastikan Pembukaan UUD tersebut berpijak kuat pada semangat terwujudnya persatuan yang utuh dan bersifat menyeluruh meliputi setiap golongan yang menjadi bagian dalam Republik Indonesia. Dan di samping itu hal ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan sidang PPKI yang telah diisi oleh perwakilan dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dimana pada sidang BPUPKI baru hanya dihadiri oleh perwakilan Indonesia bagian barat saja.

96. Pengesahan Pembukaan UUD pada sidang PPKI berjalan lancar dan singkat tidak lebih dari 2 jam saja. Kuat diduga karena sebelum sidang tersebut para perwakilan Indonesia Timur yang baru bergabung dalam PPKI pada 7 Agustus 1945, yang tentunya baru mengetahui hasil sidang BPUPKI secara utuh saat kehadirannya di Jakarta, telah mengajukan pandangan-pandangan untuk mencapai kompromis terhadap beberapa hal yang belum sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia bagian timur.

97. Dua perubahan substansial pada Pembukaan UUD tersebut kemudian berpengaruh juga kepada perubahan pasal 29 ayat 1 pada UUD yang semula berbunyi “Negara bersadar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian juga dengan pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

98. Dengan selesainya peyusunan UUDNI tersebut maka telah tercapailah suatu susunan penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangsan Indonesia yang akan diselenggarakan melalui Negara Republik Indonesia (NRI) yang tersusun dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia (UUD’45) yang berdasarkan Pancasila (PS). Yang susunan tersebut dapat kita baca dengan format sebagai berikut: PS – UUD’45 – NRI atau PS - UUD’45 - NRI.

99. Dengan itu, dengan telah selesai dan disahkannya UUDNI pada sidang PPKI itu, maka telah sampailah kita pada fase penting yang ke 3 dari 4 fase penting kejadian bangsa Indonesia. Yaitu terbentuknya Negara. Menjadilah kita pada saat itu sebagai satu BANGSA yang MERDEKA dan ber-NEGARA.

100. Dengan telah merdekanya bangsa Indonesia, dan dengan telah berdiri sebuah negara berdaulat baginya, tentu tidaklah berarti urusan bangsa ini sudah selesai. Tentang hal ini Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa revolusi Indonesia itu tidaklah hanya sebatas mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi Indonesia lebih jauh lagi dari pada itu. Yaitu menuju pada terwujudnya Dunia Baru. Dunia tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.

101. Dan untuk mewujudkan Dunia Baru yang menjadi arah dari pada Revolusi Indonesia itu, Bung Karno pun telah merumuskannya lewat apa yang disebut dengan Tiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia. Yang isinya: Satu, pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan, yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. Dua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Tiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

102. Sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD’45 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik; dan sebagaimana juga yang tertera pada tahapan pertama dari Tiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia, maka perkejaan besar yang harus kita lakukan pada tahapan itu adalah mewujudkan NRI agar mencapai bentuk Negara Kesatuan atau menjadi NKRI. Dimana NKRI adalah bermakna Negara Kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

103. Berbeda dengan bentuk Republik yang secara otomatis tercapai melalui Proklamasi Kemerdekaan, bentuk Kesatuan ini harus dicapai melalui sebuah upaya penataan, konsolidasi dan sosialisasi ideologi bangsa ke seluruh bagian dari NRI Sabang sampai Merauke agar betul-betul tercapai bentuk Kesatuan tersebut. Agar tercapailah bentuk NRI menjadi NKRI.

104. Ada satu hal yang cukup penting yang saat ini nampak terabaikan dan terlupakan, yaitu dikeluarkannya maklumat pekik merdeka sebagai salam nasional kita. Maklumat yang dikeluarkan oleh Bung Karno pada 31 Agustus 1945 ini dimaksud agar benar-benar terjaga dalam tiap diri bangsa Indonesia kesadaran sebagai jiwa-jiwa yang merdeka. Pekik merdeka ini dilakukan dengan cara mengangkat tangan terbuka setinggi bahu dengan posisi telapak menghadap ke depan dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.

105. Upaya kita untuk menggenapkan tujuan pertama dari Tiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia ini bukanlah​ sebuah perkara mudah. Karena satu bulan setelah kemerdekaan kita, di bulan September 1945, Belanda dengan bantuan Sekutu pun akhirnya datang kembali ke negeri ini untuk kembali menjadi Tuan atas bangsa Indonesia. Praktis sejak saat itu sampai dengan tahun 1949, perjuangan kita benar-benar disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan.

106. Proses pemindahan kekuasaan yang menjadi maklumat Proklamasi pun tidak mudah untuk diwujudkan. Jepang yang semestinya menyerahkan kekuasaan kepada NRI malah mengumumkan diri pada tanggal 1 September 1945 kalau penyerahan kekuasaan tidak akan diberikannya kepada Indonesia melainkan kepada Sekutu.

107. Karena itulah bangsa Indonesia harus benar-benar bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dan bekerja keras agar Belanda mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia serta memindahkan kekuasaan kepada NRI sepenuhnya.

108. Terjadi banyak pertempuran yang dilakukan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga kemerdekaannya dan agar pemindahan kekuasaan bangsa penjajah dapat terlaksana. Mulai dari pertemuan Surabaya, perang Ambarawa, agresi militer Belanda 1 dan 2 serta banyak lagi lainnya. Semua karena memang telah menjadi tekad kita untuk merdeka buat selama-lamanya. Tekad bersama Merdeka atau Mati!

109. Bukan saja hanya perjuangan dengan senjata, tapi juga jalur-jalur diplomasi kita tempuh agar pemindahan kekuasaan benar-benar dapat berjalan dengan seksama dan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mulai dari perundingan Van Mook, Linggarjati, Renville sampai dengan perundingan KMB menjadi satu rangkaian upaya perjuangan kita agar NRI benar-benar berdaulat dan berkuasa atas wilayah tanah airnya dari Sabang sampai Merauke.

110. Untuk mewujudkan NRI menjadi NKRI, Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, kita bukan saja hanya menghadapi hambatan dari pihak Belanda. Dari dalam negeri kita sendiri pun terjadi dua pemberontak serius disepanjang masa itu. Pemberontakan PKI yang memproklamirkan “Soviet Republik Indonesia” pada 18 September 1948 dan Pemberontakan DITII yang memproklamirkan “Negara Islam Indonesia” pada 7 Agustus 1949. Walaupun akhirnya kedua pemberontakan itu dapat diatasi dan ditanggulangi dengan baik oleh bangsa ini.

111. Belanda bukan hanya menekan kita lewat angkatan perangnya saja tapi juga melakukan berbagai upaya untuk melemahkan dan memecah-belah bangsa Indonesia. Dibentuklah oleh Belanda negara-negara boneka mulai dari Negara Indonesia Timur pada tahun 1946, kemudian Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, sampai dengan Negara Madura yang didirikan tahun 1948.

112. Di tahun 1949 ambisi Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia semakin nyata sulit untuk direalisasikan. Selain juga lantaran tekanan dari dunia Internasional sejak 1948 agar Belanda mengentikan semua operasi militer di Indonesia, hal ini juga dipengaruhi oleh kemunculan DI/TII yang hendak mendirikan Negara Islam di Indonesia. Belanda yang harus berhadapan dengan perang segitiga dan juga tekanan internasional itu akhirnya pun bersedia untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Meskipun semua dengan syarat-syarat​ yang memberatkan Indonesia.

113. Perundingan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda ini dilakukan dalam Konferensi Meja Bundar di Deen Haag. Dari sekian hal yang memberatkan Indonesia yang diputuskan dalam KMB tersebut, hal substansial yang paling berdampak kepada tujuan revolusi Indonesia adalah keharusan Republik Indonesia untuk memakai bentuk Federasi​ atau Serikat. Yang dengan itu NRI yang sedang dalam pembentukan untuk menjadi NKRI, harus menjadi NRIS karena itu.

114. NRIS yang secara resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 ini tentu saja menghambat cita-cita Indonesia untuk menjadi Negara Kesatuan sebagaimana menjadi tujuan pertama dari tiga kerangka tujuan Revolusi Indonesia. Praktis dengan berdirinya NRIS Indonesia menjadi negara yang terpecah-pecah menjadi 16 Negara yang berserikat. Dan bahkan UUD’45 yang menjadi landasan pembentukan NKRI tidak lagi digunakan. Digunakanlah Konstitusi RIS sebagai UUD. Yang dengan itu format penyelenggaraan negara Indonesia yang semula PS - UUD’45 - NRI berubah menjadi PS - KRIS - NRIS.

115. Kondisi bangsa Indonesia yang harus berjalan dalam bentuk NRIS tentu saja menggelisahkan banyak pihak termasuk sangat menggelisahkan hati Bung Karno yang menjadi lokomotif dari Revolusi Indonesia. Karenanya itu untuk menjaga arah dan gerak Revolusi Indonesia, segera setelah terbentuknya NRIS Bung Karno menyelenggarakan pembuatan lambang negara Indonesia. Lambang negara yang akan menjadi simbolisasi​ yang mematenkan konsepsi dan arah dari pada Revolusi Indonesia. Dan akhirnya tidak lebih dari 2 bulan setelah terbentuknya NRIS lahirlah pada tanggal 11 Februari 1950 Garuda Pancasila menjadi lambang resmi Negara Indonesia.

116. Meski belum dinyatakan secara letterlek pada waktu itu, namun sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika telah lama menjadi prinsip persatuan yang menyatukan bangsa Indonesia menjadi satu bangsa dalam segala keberagamanya. Dan bahkan hadirnya Pancasila pun sesungguhnya adalah untuk memastikan agar benar-benar terwujudnya kehidupan yang berbhinneka tunggal ika itu. Karenanya setelah berdirinya NRIS yang membawa bentuk serikat sebagai bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang tentu saja ini tidak sejalan dengan maksud dan cita-cita Pancasila, diambilah oleh Bung Karno langkah untuk mempertegas arah dan cita-cita dari Pancasila dengan meletakkan Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Pancasila sebagaimana dapat kita lihat pada lambang negara “Garuda Pancasila”.

117. Ditetapkannya Garuda Pancasila sebagai lambang resmi Negara Indonesia pada 11 Februari 1950 membawa arti yang sangat penting bagi perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Garuda Pancasila ini telah meletakan paten yang mematok arah dari penyelenggaraan bangsa dan negara. Bahwa negara tidak boleh tidak harus berdasarkan pada Pancasila dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan ini menjadi tegas dan jelaslah bahwa arah dan tema besar dari pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

118. Dengan telah diletakannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau dasar tuntunan dari pada penyelenggaraan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka Revolusi untuk menggenapi tujuan pertama dari tiga kerangka tujuan Revolusi Indonesia pun semakin dekat. Format penyelenggaraan negara yang tadinya PS - KRIS - NRIS bergerak selangkah menjadi BTI - PS - KRIS - NRIS. Dan dengan formasi paten dari BTI - PS itu maka menjadi semakin tegas nyata ketidak-layakan NRIS menjadi bentuk dari pada penyelenggaraan Negara Indonesia.

119. Ketidak-cocokan NRIS sebagi bentuk penyelenggaraan Negara Indonesia sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia bahkan sejak bulan-bulan pertama NRIS ini berdiri. Pancasila memang telah sejak semula ada untuk menjadi dasar bagi Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dan untung saja terdapat sebuah celah dalam Konstitusi RIS yang memungkinkan kita mewujudkan itu semua. Terdapat pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang membolehkan beberapa negara bagian dari NRIS untuk menggabungkan diri jika hal itu dikehendaki rakyat. Inilah yang kemudian menjadi jalan bangsa Indonesia untuk mewujudkan niatnya menjadi negara kesatuan.

120. Celah dalam Konstitusi RIS ini kemudian digunakan bangsa Indonesia untuk menuju pada cita-cita Revolusinya mewujudkan NKRI. Satu demi satu negara-negara bagian RIS menggabungkan diri dan pada bulan Maret 1950 NRIS yang tadinya terdiri dari 16 negara bagian pun menjadi hanya tinggal 3 negara saja. Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur.

122. Praktis pada bulan Mei 1950 satu-satunya negara yang tersisa dalam NRIS adalah RI. Hal ini disebabkan oleh konfrensi segitiga antara RIS, NST dan NIT yang diadakan pada tanggal 8 April 1950, yang berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari konfrensi tersebut, maka kedua negara bagian NST dan NIT tersebut pun menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS Drs. Moh. Hatta tanggal 12 Mei 1950.

122. Pada tanggal 19 Mei 1950 Pemerintah RIS mengadakan konferensi bersama dengan RI sebagai negara satu-satunya dalam NRIS, yang dari itu kemudian dicapai kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk merubah RIS menjadi NKRI tentulah harus dilakukan juga perubahan pada Konstitusi RIS. Maka kemudian disusunlah rancangan UUDS NKRI yang disusun dari gabungan Konstitusi RIS dan UUD'45.

123. Pada tanggal 15 Agustus 1950, dihadapan DPR dan senat RIS Bung Karno menandatangani UUDS NKRI dan membacakan "Piagam Terbentuknya NKRI. Demikian isi dari Piagam Pembentukan NKRI tersebut: "Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka kami atas nama rakyat pada tingkatan perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai perubahan dalam negeri, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi seluruh tanah-air dan segenap bangsa Indonesia".

124. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Bung Karno mengumumkan secara resmi terbentuknya NKRI dan dibubarkannya RIS. Dan dengan telah resmi berdirinya NKRI itu, maka Revolusi Indonesia pun semakin bergerak maju. Format kebangsaan kita yang sebelumnya BTI - PS - KRIS - NRIS bergerak mendekati format idealnya menjadi BTI - PS - UUDS’50 - NKRI. Satu-satu masalah yang tersisa untuk dapat mencapai bentuk idealnya pada saat itu tinggallah pada penyempurnaan UUDS'50 yang adalah UUD transisi pada saat itu agar menjadi UUD ideal untuk NKRI.

125. Konstituante, badan penyusun UUD yang dibentuk dari hasil Pemilu 1955 menjalankan sidang pertamanya pada tanggal 10 November 1956. Badan yang ditugaskan untuk menyusun UUD NKRI sebagai pengganti UUDS'50 ini, belum juga dapat menyelesaikan rancangan UUD yang dimaksud bahkan setelah lebih dari 2 tahun berjalan. Kebuntuan yang terjadi dalam sidang Konstituante ini sangat dipengaruhi adanya perbedaan pandangan yang kuat antara Golongan kebangsaan dan golongan Islam. Perbedaan pendapat ini kemudian mengerucut menjadi dua belahan besar dimana golongan kebangsaan menghendaki kembali ke UUD’45, sementara itu golongan Islam menghendaki dijadikannya Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.

126. Melihat kebuntuan sidang Konstituante yang berlarut-larut dan bahkan mengakibatkan gejolak politik yang tidak menentu, Bung Karno menyampaikan Pidatonya di hadapan Konstituante pada tanggal 22 April 1959, dimana pada waktu itu Konstituante telah bertugas selama 2 tahun, 5 bulan, 12 hari. Dalam pidatonya Bung Karno menyampaikan agar Konstituante jangan dijadikan tempat berdebat bertele-tele dan juga menyampaikan ajuran untuk kembali kepada UUD'45. Bung Karno menilai UUD’45 lengkap memuat lengkap amanat penderitaan rakyat dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Ajuran Bung Karno tersebut juga didasarkan pada keputusan bulat dewan menteri pada sidang 19 Februari 1959.

127. Kebuntuan yang terus berlanjut membawa konstituante pada jalan pemungutan suara. Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 1959 menghasilkan 56% suara yang menghendaki kembali ke UUD'45 selebihnya menolak. Meskipun mayoritas suara menghendaki kembali kepada UUD'45, namun karena belum memenuhi ⅔ suara maka belumlah sah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan bahkan setelah diulang 2 kali pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959 pun belum juga dicapai ⅔ suara tersebut. Kebuntuan ini pun kemudian berlanjut kepada keputusan konstituante untuk reses; tidak lagi bersidang sampai waktu yg belum ditentukan.

128. Masa reses yang diputuskan Konstituante menimbulkan gejolak politik dan sosial yang semakin menjadi. Demonstrasi besar terjadi pada tanggal 29 Juni 1959 menuntut negara untuk kembali ke UUD 1945. Keadaan yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara inilah yang kemudian mendesak Bung Karno untuk melakukan dekrit. Dalam dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno memutuskan membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD'45. Di dalam dekrit tersebut Bung Karno juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta, hal yang menjadi perselisihan dalam sidang itu, sesungguhnya telah menjiwai UUD'45.

129. Dengan dekrit yang telah mengembalikan UUD'45 sebagai UUD resmi NKRI itu, maka sampailah bangsa Indonesia kepada format penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangasaannya yang ideal dan selaras dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu: BTI - PS - UUD’45 - NKRI. Tahun kembalinya UUD'45 ini membawa rasa lega dan kegembiraan tersendiri bagi Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Karenanya oleh Bung Karno tahun 1959 ini disebut sebagai Tahun Penemuan Kembali Revolusi Kita.

130. Dan dengan tercapainya formasi penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ke dalam format ideal BTI - PS - UUD’45 - NKRI itu maka dapatlah dikatakan Revolusi Konseptual untuk menyelenggarakan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) yang juga dikenal dengan sebutan Tiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia telah selesai. Momen ini menjadi momen tercapainya fase ke 4 dari 4 fase penting kejadian bangsa Indonesia, yaitu terformulasikannya Nasionalisme (paham kebangsaan) Indonesia. Menjadilah kita dengan itu satu BANGSA, yang MERDEKA, ber-NEGARA dan memiliki NASIONALISME.

131. Namun demikian bukanlah berarti dengan itu revolusi kita telah selesai. Bahkan tujuan pertama dari tiga kerangka tujuan Revolusi Indonesia, yaitu mewujudkan NKRI pun belumlah genap. Tahap itu barulah sebatas terselesaikannya NKRI konseptual saja. Dan haruslah itu dilanjutkan kepada mewujudkan NKRI Realiteit. NKRI yang benar-benar membawa kepada tercapainya tujuan kedua dari Revolusi Indonesia. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang dilakukan dengan jalan memastikan NKRI berjalan selaras dengan UUD'45, memastikan UUD’45 benar-benar sejalan dengan PANCASILA dan memastikan PANCASILA benar-benar diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang ber-BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Category: Sejarah Indonesia | Views: 144 | Added by: nasionalisme[dot]id | Tags: Kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Indonesia, Kejadian Bangsa Indonesia, Pancasila, Empat Pilar Kebangsaan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar