Home » 2017 » July » 12 » SATU TAHUN KETENTUAN (A YEAR OF DECISION)
1:09 PM
SATU TAHUN KETENTUAN (A YEAR OF DECISION)

AMANAT PRESIDEN SOEKARNO PADA ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA, 17 AGUSTUS 1957 DI JAKARTA

Saudara-saudara!

Hari ini kita merayakan Ulang Tahun Proklamasi. Ulang tahun yang kedua-belas. Dan tiap-tiap kali mengadakan perayaan semacam ini, hati kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan hati kita amat terharu.

Terharu, bahwa Republik kita tetap berdiri. Terharu, – karena mengingat penderitaan-penderitaan dan korbanan-korbanan kita untuk mendirikan dan mempertahankan Republik ini. Terharu, bahwa kita dalam dua-belas tahun itu toh mencapai beberapa kemajuan juga, yang hanya orang-orang yang menderita penyakit sinisme saja akan memungkirinya. Terharu pula, bahwa kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menyadari penyakit-penyakit dan keburukan-keburukan yang menghinggapi tubuh masyarakat kita dan tubuh Negara kita dalam masa dua-belas tahun itu, terutama sekali di masa yang akhir-akhir ini.

Ya, saudara-saudara, satu kaleidoskop kebaikan dan keburukan, satu gending-bindri kemajuan dan kemunduran, gending-bindri kepatriotikan dan kebodohan, telah mengisi angkasa Indonesia dalam tahun-tahun yang akhir ini, dan telah menggoncangkan angkasa Indonesia dalam masa yang akhir-akhir ini.

Ya, benar, – orang boleh berkata: “Itulah Revolusi!”

”Itulah kiprahnya tiap-tiap Revolusi!” Tetapi Revolusi juga barulah benar-benar Revolusi, kalau ia terus-menerus berjuang. Bukan saja berjuang ke luar menghadapi musuh, tetapi berjuang ke dalam memerangi dan menundukkan segala segi-segi negatif yang menghambat atau merugikan jalannya Revolusi itu. Ditinjau dari sudut ini, maka Revolusi adalah satu proses yang dinamis-dialektis dan dialektis-dinamis, satu simfoni hebat dari kemenangan atas musuh dan kemenangan atas-diri-sendiri, satu simfoni hebat antara overwinning dan zelf overwinning. Hanya bangsa atau kelas yang dapat mengadakan simfoni yang demikian itulah dapat mencapai kemajuan dan kekuatan dengan jalan Revolusi!

Coba renungkan saudara-saudara, betapa perlunya kita harus berani memerangi diri kita sendiri, memperjuangkan zelfoverwinning atas diri kita sendiri.

Semula kita mencita-citakan satu kemakmuran dan keadilan yang merata. Dua-belas tahun kemudian, puluhan juta rakyat masih belum dapat hidup layak sebagaimana pantasnya bagi rakyat sesuatu negara yang merdeka.

Semula kita mencita-citakan satu Negara Republik Indonesia yang meliputi sekujur badannya bangsa Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Dua-belas tahun kemudian, seperlima dari wilajah Republik Indonesia masih dijajah oleh Belanda.

Semula kita mencita-citakan, bahwa di dalam alam kebebasan dan kemerdekaan, kita akan dapat mengembangkan segala daya-cipta kita untuk membangun sehebat-hebatnya: Membangun satu Pemerintahan nasional yang kokoh-kuat, membangun satu Angkatan Perang nasional yang kokoh-kompak, membangun satu industri modern yang sanggup mempertinggi taraf-hidup rakyat kita, membangun satu pertanian modern guna mempertinggi hasil-bumi, membangun satu kebudayaan nasional yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia …

Tetapi dua-belas tahun kemudian, kita telah mengalami tujuh-belas kali pergantian Kabinet; mengalami kerewelan-kerewelan dalam urusan daerah; mengalami kerewelan-kerewelan dalam kalangan tentara; mengalami bukan industrialisasi yang tepat, tetapi industrialisasi tambal-sulam zonder overall-planning yang jitu; mengalami bukan kecukupan bahan makanan, tetapi import beras terus-menerus; mengalami bukan membubung-tingginya kebudayaan nasional yang patut dibanggakan, tetapi gila-gilaannya rock and roll; mengalami bukan merdunya seni-suara Indonesia murni, tetapi geger-ributnya swing dan jazz dan mambo-rock; mengalami bukan daya-cipta sastra Indonesia yang bernilai, tetapi banjirnya literatur komik.

Contoh-contoh ini adalah cermin daripada menurunnya kesadaran nasional kita dan menurunnya kekuatan jiwa nasional kita. Apakah kelemahan jiwa kita itu? Kelemahan jiwa kita ialah, bahwa kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar-negeri, kurang percaya-mempercayai satu sama lain padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong-royong, kurang berjiwa gigih melainkan terlalu lekas mau enak dan “cari gampangnya saja”. Dan itu semua, karena makin menipisnya “rasa harkat nasional”, – makin menipisnya rasa “national dignity” -, makin menipisnya rasa-bangga dan rasa-hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa sendiri dan rakyat sendiri!

Ya, kemampuan dan kepribadian rakyat sendiri! Rakyat jelata, rakyat yang berpuluh-puluh juta, rakyat yang laksana semut mencari makan dan beranak dan tertawa dan menangis dan hidup dan mati, – rakyat yang dari sinar-mata merekalah berpancar kekuatan dan kepribadian bangsa, rakyat yang dari tindak-tanduk merekalah tertampak gigih bangsa dan karakteristik bangsa. Berapa orangkah dari alam pemimpin Indonesia sekarang ini yang masih benar-benar “rakyati” seperti dulu, masih benar-benar ”volks” seperti dulu?

Coba ingatkan kembali pergerakan kita dulu sebelum mencapai kemerdekaan. Dulu itu kita semua adalah “rakyati”, dulu itu kita semua adalah ”volks”. Api pergerakan kita dulu itu kita ambil dari dapur apinya rakyat. Segala fikiran dan angan-angan kita dulu itu kita tujukan kepada kepentingan rakyat. Tujuan pergerakan kita dulu itu ialah satu masyarakat adil dan makmur bagi rakyat. Segala apa-saja sebagai hasil penggabungan tenaga rakyat, dulu kita pakai sebagai alat perjuangan. Segenap kekuatan perjuangan kita dulu itu adalah kekuatan rakyat. Kekuatan Rakyat Indonesia dan bukan kekuatan rakyatnya si Willem atau si Bob, atau si Wladinir, kekuatan si Dullah, kekuatan Bang Samiun, kekuatan Pak Kromodongso, kekuatan mBok Sarinah, kekuatan Cik Zulaeha.

Dengan angan-angan rakyat, api rakyat, kekuatan rakyat inilah kita pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai kemerdekaan. Sekali lagi: mencapai kemerdekaan, karena mempergunakan angan-angan rakyat, karena ikut berkobar dalam kobarannya api rakyat, karena berjuang membanting-tulang di tengah-tengah gegap-gempitanya dan gegap-gemuruhnya kekuatan rakyat. Pendek kata: karena menyusun tenaga-tenaga objektif yang ada pada rakyat. Rakyat apa? Rakyat mana? Rakyat Indonesia. Rakyatnya si Bang Samiun dan Cik Zulaeha, Rakyatnya Pak Kromo dan si Kampret, bukan rakyat di tanah orang lain, bukan rakyat bangsa orang lain. Maka oleh karena itu Revolusi kita ini mempunyai karekteristik Indonesia sendiri, – berbeda dengan revolusi-revolusi orang lain. Maka oleh karena itu, Revolusi kita ini mempunyai kepribadian Revolusi Indonesia sendiri, – bukan jiplakan revolusi-revolusi orang lain – , mempunyai “cap” Indonesia sendiri, dan dus mempunyai “cap” persoalan-persoalan Indonesia sendiri, yang berbeda daripada persoalan-persoalan revolusi orang lain. Rakyat Indonesia tidak sama dengan rakyat negeri lain; bangsa Indonesia tidak sama dengan bangsa negeri lain; Revolusi Indonesia yang benar-benar Revolusi Rakyat, dus tidak sama dengan revolusi-revolusi negeri lain, dan mempunyai persoalan-persoalan yang tidak sama dengan revolusi-revolusi lain. Lebih-lebih lagi: Revolusi Indonesia mempunyai persoalan-persoalan yang tidak sama dengan persoalan rakyat-rakyat lain yang tidak di dalam revolusi!

Inilah yang banyak pemimpin kita telah lupakan! Bukan mereka think-and-rethink serta shape-and-reshape secara individualiteth bangsa Indonesia sendiri, bukan mereka pulangkan segala persoalan kepada kepribadian objektif daripada bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka, karena lepasnya kontak dengan rakyat, mengkopie saja dan menjiplak saja secara hantam-kromo apa yang mereka lihat sebagai satu politieke wijsheid di negeri orang lain!

Akibatnya? Segala sesuatu lepas dari buminya, segala sesuatu lepas dari rilnya! Segala sesuatu lantas rontok. Segala sesuatu peringisan, karena mukanya bukan lagi muka yang ia bawa tatkala ia ke luar dari gua-garba Ibu Pratiwi.

Sebenarnya, semua dasar-dasar daripada perjuangan kita dahulu, tetap berlaku bagi zaman sekarang. Hanya, sekarang, dalam alam kemerdekaan ini harus ditujukan kepada hal-hal yang lebih kongkrit; ditujukan kepada hal-hal yang bersangkut-paut dengan penghidupan rakyat sehari-hari. Tetapi dasar-dasarnya harus tetap. Grondgedachte-nya harus tetap. Kekuatan kita harus tetap bersumber kepada kekuatan rakyat. Api kita harus tetap apinya semangat rakyat. Pedoman kita harus tetap kepentingan rakyat. Tujuan kita harus tetap masyarakat adil dan makmur, masyarakat “rakyat untuk rakyat”. Karakteristik segenap tindak-tanduk perjuangan kita harus tetap karakteristik rakyat, yaitu karakteristik rakyat Indonesia sendiri dan karakteristik bangsa Indonesia sendiri. Tidak harus ada perobahan sedikitpun dalam hal itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa dus fikiran kita harus beku, harus “itu-itu-lagi” harus statis.

Tidak! Fikiran kita harus dinamis! Apalagi jikalau kita mengingat, bahwa persoalan kita ini ialah persoalannya rakyat dalam alam perpindahan, yaitu persoalannya rakyat dalam alam “transition”. Persoalannya rakyat dalam alam “Uebergang”. Perpindahan dari apa ke apa? Perpindahan dari alam penjajahan ke alam kemerdekaan. Perpindahan dari alam kolonial ke alam nasional. Perpindahan ini mengkonfrontir kita dengan persoalan-persoalan yang jawabannya tak dapat kita jiplak begitu saja dari teorinya orang lain. Karena itulah, maka, walaupun dasar-dasar atau grondgedachte-nya perjuangan kita harus tetap, kita tak boleh beku dalam fikiran, tak boleh statis dalam daya-cipta, tak boleh berhenti, tetapi harus dinamis dan tangkas dalam fikiran.

Tiga persoalan-pokok harus kita pecahkan dalam alam perpindahan ini:

Kesatu : Bagaimanakah dan dari manakah kita memperoleh modal bagi pembangunan yang harus kita tempuh?

Kedua: Bagaimanakah kita secepat mungkin dapat memperoleh kecakapan untuk membangun, yaitu memperoleh “technical and managerial know-how” untuk pembangunan itu?

Ketiga : – last but not least – Sistim politik apakah yang paling baik bagi Indonesia, paling cocok dengan dasar-dasar penghidupan rakyat Indonesia, – paling memberi atmosfir yang tepat bagi rakyat Indonesia dalam alam perpindahan ini?

Ketiga-tiga persoalan ini tak dapat dipisahkan satu sama lain, tak dapat disuruh berdiri sendirian masing-masing. Yang satu ada hubungan erat dengan yang lain, yang satu adalah komplementer kepada yang lain. Bahkan ketiga-tiganya adalah berhubungan erat dengan perjuangan nasional kita yang masih dalam tingkatan “belum selesai” itu. Siapa hendak memisahkan persoalan-persoalan ini dari perjuangan nasional kita yang masih dalam tingkatan ”belum selesai”, ia hanya menunjukkan kekerdilan belaka daripada pengertian-pengertiannya. la hanya menunjukkan keprimitivan belaka daripada ia punya denkwereld, kebekuan belaka daripada ia punya alam-fikiran.

Ambil misalnya persoalan modal untuk pembangunan. Ada pemimpin-pemimpin Indonesia yang belum mengerti, bahwa kita tak mungkin dapat membangun seratus prosen, selama kenyataan-kenyataan sisa-sisa ikatan K.M.B. masih bercokol di Indonesia. Ada pemimpin-pemimpin Indonesia yang tak mengerti, bahwa justru untuk memperoleh modal pembangunan sebanyak-banyaknya, kita harus secepat-cepatnya meniadakan segala sisa-sisa K.M.B., agar supaya tidak sebagian besar daripada kekayaan-kekayaan kita amblas terangkut ke luar pagar, – masuk kedalam kantongnya orang-orang bangsa lain, sehingga bagi kita sendiri hanya tersisa rontokan belaka, yang mempersulit kita membangun secara bebas menurut politik pembangunan nasional kita sendiri. Penanaman modal asing selanjutnya harus didasarkan atas Undang-undang nasional, yang disesuaikan dengan cita-cita pembangunan nasional.

Sekarang ini memang semua orang bersemboyan membangun, dan kita-semua membenarkan isi semboyan itu. Sekarang ini beberapa daerah malahan nakal, mencoba memaksa Pemerintah Pusat, memekik ingin membangun, membangun, sekali lagi membangun, – tetapi tidak seorangpun merenungkan tentang modal untuk pembangunan itu, dan tidak seorangpun mau mengerti bahwa sebagian besar modal pembangunan itu diangkut orang ke luar karena hasil-hasil K.M.B.

Tetapi bukan hanya dengan pelaksanaan pembatalan K.M.B. itu saja kita harus memperoleh modal kita untuk membangun. Pelaksanaan pembatalan KM.B. adalah satu bagian saja daripada usaha memupuk modal dan organisasi nasional untuk pembangunan. Di samping pelaksanaan pembatalan K.M.B. itu kita harus memasuki usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain itu antaranya ialah usaha untuk mempertinggi perhatian kepada produksi ekspor dan pemakaian barang bikinan Indonesia sendiri, dan keinginan untuk impor dibatasi dan dikurangi. Usaha inipun akan amat menyumbang kepada tersusunnya modal untuk pembangunan. Di lain tempat akan saya uraikan hal ini lebih mendalam.

Soal lain yang harus kita perhatikan dalam masa perpindahan ini ialah soal kecakapan, – soal “technical and managerial know-how”. Orang tak dapat membangun hanya dengan keinginan membangun saja. Bahkan orang tak dapat membangun hanya dengan adanya modal-pembangunan saja. Di samping modal, harus ada bahan, dan harus ada kecakapan. Perpaduan antara natuur, kapitaal, dan arbeid, – perpaduan antara tiga unsur inilah melahirkan produksi, – demikian ilmu ekonomi berkata.

Tidak mungkin ada pembangunan zonder arbeid, jakni zonder tenaga manusia. Tenaga manusia yang terpimpin oleh kecakapan manusia, – kecakapan otak dan kecakapan tangan. Namakanlah ini ketrampilan, namakanlah ini keprigelan. Namakanlah ini “human skill”, sebagai yang sudah sering saya sebutkan di waktu yang akhir-akhir. Namakanlah ini “technical and managerial know-how”, sebagai saya katakan tadi itu. Pokoknya ialah, bahwa kecakapan manusia adalah salah satu syarat mutlak untuk pembangunan. Karena itu kita harus tak bosan-bosan membangunkan pemimpin-pemimpin pembangunan dan kader. Karena itu kita harus tak putus-putus melatih, mendidik, menyekolahkan, melatih, mendidik, menyekolah-kan, – menyuruh belajar, menyuruh cari pengetahuan, menyuruh cari pengalaman. Di daerah orang teriak pembangunan, tapi kadang-kadang zonder cukup merealisir, bahwa bukan saja modal mboten wonten, tetapi juga pemimpin-pemimpin teknis dan kaderpun mboten wonten. Kegigihan memenuhi syarat-syarat untuk pembangunan itu lebih dulu – itulah yang mboten wonten.

Ya, kita ini bangsa yang aneh. Enam ratus tahun yang lalu Gajah Mada telah mencoba membukakan mata kita bahwa kebahagiaan dan kesentausaan bernegara hanyalah dapat dicapai dengan “ginöng pratidina”, – salah satu sila-kegigihan-hidup yang ia berikan kepada andika-andika bhayangkari -, dan dalam permulaan Revolusi kita sekarangpun kita mengalami bahwa Revolusi menang karena kita gigih setiap hari, – tetapi dalam hal memelihara hasil Revolusi itu dan dalam hal memberi isi kepada hasil Revolusi itu kita bukan saja tidak gigih setiap hari, tetapi sebaliknja menjadi orang-orang yang cari enaknya saja, bahkan mencemooh kepada orang yang mengajak gigih setiap hari.

Ya, kataku tadi, – kita sekarang ini mengalami menurunnya jiwa nasional kita yang di zaman purbakala dan dalam permulaan Revolusi begitu dinamis, mengalami gejala menjadi satu bangsa yang hanya “mau cari enaknya saja”. (Ingatkah saudara kepada sandera-sengkala runtuhnya Majapahit yang berbunyi: “Sirna hilang kertaning bhumi”? – yang berarti: “sirna hilang gigihnya bumi”?) Kita, sebagai kukatakan beberapa pekan yang lalu di Banjarmasin, kita menderita penyakit “doyan omong ” , – menderita penyakit “misbegrip van demoeratie”. Kita mengira bahwa omong dan kritik itulah demokrasi, dan bahwa makin banyak omong dan makin banyak kritik itulah berarti makin berjalannya demokrasi. Padahal bukan itulah demokrasi! Padahal “demokrasi” yang demikian itu, – kalau itupun yang dinamakan demokrasi -, sesudah pengalaman dua-belas tahun ini, ternyata tidak membawa kebaikan bagi Indonesia, bahkan keburukan, bahkan kemunduran. Hampir segala hal macet dalam “demokrasi” yang demikian, hampir segala hal lepas berantakan. Oleh karena itu, maka soal mencari sistim politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar-dasar penghidupan dan dasar-dasar penghidupan bangsa Indonesia, adalah salah satu soal yang terpenting bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Juga bagi pembangunan!

Sistim politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita praktekkan di Indonesia, bukan satu sistim politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Nyata kita dengan apa yang kita namakan demokrasi itu, tidak menjadi makin kuat dan makin sentausa, melainkan menjadi makin rusak dan makin retak, makin bubrah dan makin bejat!

Stock-opname daripada keadaan kita antara tahun 1950 dan tahun 1957 sungguh tidak menggembirakan Ternyatalah di waktu-waktu belakangan ini, bahwa perIu diadakan koreksi dalam cara menghadapi persoalan-persoalan nasional, – koreksi pula dalam sistim politik keseluruhannya yang sampai sekarang kita anut. Ternyatalah bahwa demokrasi yang kita praktekkan selama ini telah mendjadi demokrasi liar. Ternyatalah bahwa demokrasi zonder disiplin, demokrasi zonder pimpinan, telah tidak cocok dengan kepribadian rakyat Indonesia dan dasar-dasar-hidup bangsa Indonesia. Ternyatalah, bahwa demokrasi zonder disiplin, demokrasi zonder pimpinan, telah tidak cocok dengan kepribadian rakyat Indonesia dan dasar-hidup bangsa Indonesia. Ternyatalah, bahwa demokrasi zonder disiplin dan zonder pimpinan itu telah mbeludak menjadi anarchi; telah mbeludak menjadi eksploitasi oleh golongan kecil terhadap kepada kepentingan rakyat banyak. Ternyatalah bahwa demokrasi zonder disiplin dan zonder pimpinan itu telah menjadi demokrasi omong belaka, demokrasi yang tidak mampu melahirkan fikiran-fikiran yang baru dan yang konstruktif. Ternyatalah bahwa demokrasi yang demikian itu hanya melahirkan masyarakat kepartaian saja, dan golongan atas dalam masyarakat lantas bersifat kayusinggah, bersifat benalu, bersifat mangandeuh, bersifat kemladean, bersifat parasit.

Telah sering saya katakan, bahwa demokrasi adalah alat. Demokrasi bukan tujuan. Tujuan ialah satu masyarakat yang adil dan makmur, satu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil. Sebagai alat, maka demokrasi – dalam arti bebas berfikir dan bebas berbicara – harus berlaku dengan mengenal beberapa batas. Batas itu ialah batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan, batas keselamatan Negara, batas kepribadian bangsa, batas pertanggungan-jawab kepada Tuhan. Manakala batas-batas ini tidak diindahkan, maka menjelmalah demokrasi menjadi anarchi si pandai omong semata-mata.

Kita sekarang kalau tidak awas-awas, menuju kepada anarchi total. Tidakkah demikian? Segala macam krisis sudah menumpah kepada kita. Krisis demokrasi sendiri, sehingga orang ada yang meminta diktator atau junta militer. Krisis akhlak. Krisis Angkatan Perang, karena ada orang mengira bahwa demokrasi-kesasar itupun harus dilakukan dalam Angkatan Perang. Krisis cara meninjau persoalan, dalam mana sinisme merajalela, dan dalam mana segala hal dikuasai oleh demokrasi-omong itu, sehingga hasil tiap-tiap persoalan hanyalah cemooh belaka, – cemooh, cemooh, sekali lagi cemooh. Krisis Gezag, dalam mana orang tak mau mengerti bahwa Kewibawaan Gezag haruslah kita bina bersama, kita susun bersama, kita pelihara bersama, dan tidak malahan kita dongkel, kita “slopen”, dengan sikap yang kini kita lihat di beberapa daerah.

Ya, krisis menyusul krisis, sehingga akhirnya mungkin nanti menjadilah krisis itu satu krisis total, krisis mental!

National dignity kita amblas samasekali, sehingga banyak di antara kita ini tidak merasa malu bahwa dunia-luaran ada yang goyang kepala, ada yang bertampik sorak kesenang-senangan. Tidak merasa malu, kalau dunia-baru berkata “Indonesia is breaking up” (Indonesia mulai runtuh), – “Quo vadis Indonesia?” (kemanakah engkau Indonesia?) – “A nation in collapse” (Satu bangsa yang sedang ambruk).

Ah, saudara-saudara, mengapa toh begini? Apa memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan Tuhan menjadi bangsa inlander, bangsa yang pecah-belah, bangsa yang tak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Saya yakin tidakl Tetapi saya kira bangsa Indonesia salah sistim – politiknya, terutama sekali dalam masa perpindahan ini. Bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia telah “disalah-gunakan” oleh pemimpin-pemimpinnya dalam rock-and-rollnya demokrasi-omong yang tak kenal batas, demokrasi-omong yang tak kenal disiplin, demokrasi-omong yang tak kenal pimpinan.

Ya, demokrasi yang tak kenal pimpinan. Demokrasi kita demokrasi yang tak terpimpin. Demokrasi kita demokrasi “free fight liberalism”. Demokrasi kita demokrasi “hantam-kromo”, demokrasi “asal bebas mengeluarkan pendapat”, – demokrasi bebas mengkritik, bebas mengejek, bebas mencemooh, bebas – bebas – bebas – zonder leiderschap, zonder management ke arah tujuan yang satu. Demokrasi kita ialah demokrasi yang hanya mendewa-dewakan kebebasan, hanya mengkeramatkan kebebasan, – demokrasi yang di dalamnya tak ada yang keramat kecuali kebebasan itu sendiri. Demokrasi kita ialah demokrasi yang di dalamnya ”niets wordt ontzien behalve de vrijheid zelve”. Kritik ke kiri, diejek ke kanan, kejam di depan, fitnah ke belakang, sanggah ke atas, cemooh ke bawah. Hanya satu yang tidak dikritik, hanya satu yang tidak diejek, tidak dikecam, tidak difitnah, tidak disanggah, tidak dicemooh, yaitu … ”kebebasan omong” itu sendiri.

Kita sekarang ini telah dikuasai oleh demokrasi yang demikian itu. Padahal demokrasi adalah sekedar alat. Kita telah dikuasai oleh alat. Dan saya bertanya: Siapakah yang sebenarnya dalam praktek menarik keuntungan dari demokrasi semacam ini? Bukan Pak Noyo penjual soto di pinggir jalan. Bukan Mang Ucak si tukang oncom. Bukan si Bujung penangkap ikan di danau Maninjau. Bukan si Nyong pengupas kelapa di pantai Bitung. Bukan si Jaetun pengemudi perahu di sungai Musi. Bukan mereka yang beruntung. Sebab mereka semuanya rakyat cilik yang tidak banyak omong. Mereka tidak berpidato di rapat-rapat, mereka tidak kasih interview di koran-koran, mereka tidak menulis sindiran-sindiran di pojok surat kabar. Mereka diam dan bekerja. Mereka, dalam demokrasi sekarang, teoretis mempunyai persamaan hak-omong dengan siapapun juga, tetapi mereka dalam praktik tak mempunjai kesempatan dan tak mau mempergunakan kesempatan untuk “ngomong” itu. Mereka tak akan bahagia dengan demokrasi politik saja, – apalagi demokrasi politik “free fight liberalism” sebagai yang kita jalankan sekarang ini -, mereka gandrung akan demokrasi sosial yang memberi mereka kebahagiaan di segala lapangan, terutama sekali di lapangan ekonomi.

Karena itu, maka kita perlu mengadakan koreksi dalam sistim politik yang sampai sekarang kita anut, – sistim politik yang kita jiplak mentah-mentahan dari dunia luaran. Bukan “free fight liberalism” yang harus kita pakai, tetapi satu demokrasi yang mengandung management di dalamnya ke arah tujuan yang satu , yaitu masyarakat keadilan sosial. Satu demokrasi yang berdisiplin, satu demokrasi yang sesuai dengan dasar-hidup bangsa Indonesia yaitu gotong-royong, satu demokrasi yang membatasi diri sendiri kepada tujuan yang satu, satu demokrasi met leiderschap, satu demokrasi terpimpin.

Janganlah kita beku! Janganlah kita statis dalam arti: satu kali ambil sistim politik, terus kita pertahankan sistim politik itu! Think-and-rethink, shape-and-reshape! Demikianlah pesanan saya tempo hari. Sri Jawaharlal Nehru tempo hari mempergunakan perkataan “remaking “, dan di dalam perkataan itu terasalah dinamik, dan bukan kestatisan atau kebekuan. Sebagai sering saya katakan: Revolusi adalah Gerak, Revolusi adalah Beweging, Revolusi adalah Gerak Maju meninggalkan Hari Kemaren, – “Revolution rejects yesterday”.

Apakah kita hendak beku, mengamplok saja terus kepada sistim politik free fight liberalism ini? Yang di dalam dua-belas tahun saya telah mengganjari kita dengan enam-belas kabinet atau rata-rata sekali dalam tiap delapan bulan? Yang begitu meracuni Angkatan Perang kita sehingga kita sekarang télé-télé dengan krisis di dalam tentara? Yang pada dasarnya begitu invreten ke dalam kesadaran-bernegara dan kesadaran-berpemerintah kita, sehingga kita hampir-hampir saja remuk-redam dengan pelbagai peristiwa daerah, kalau kita tidak waspada? Yang hampir-hampir juga membawa kita kepada krisis kebangkrutan keuangan dan perekonomian? Yang dalam dua-belas tahun ini belum dapat membawa kita ke arah realisasi daripada cita-cita masyarakat adil dan makmur, cita-cita masyarakat yang ekonomis gotong-royong, tetapi sebaliknya masih terus menetapkan rakyat kita dalam dunia eksploitasinya ekonomis-liberalisme? Yang telah membuat banyak pemuda kita menjadi “liar”, cinta mambo dan rock-and-roll, cowboy-cowboyan, – alles terwille van de vrijheid! -, sinis, kurang kompak tertuju kepada hal yang satu?

Ya, benar, ditinjau dari sudut kemajuan sejarah, maka kita sekarang ini lebih maju dari di zaman kolonial. Di zaman kolonial, kita tidak mengalami kebebasan-kebebasan demokrasi. Di zaman kolonial, kita gandrung dan berjuang mati-matian untuk kebebasan-kebebasan ini. Dan tatkala kita mencapai kemerdekaan, laksana pecahlah hati kita karena terbahak-bahak senang memperoleh kebebasan-kebebasan itu. Dan kita bukan saja menghantar kebebasan itu, kita malahan mengeksploitir kebebasan itu, ya “menghantam-kromokan” kebebasan itu, sampai kepada batas-batasnya yang paling ujung dan sampai melampaui batas-batasnya yang paling ujung.

Sekali lagi saya katakan, ditinjau dari sudut histori, kita sekarang lebih maju daripada di zaman penjajahan. Kita telah melakukan pemilihan-pemilihan-umum dengan tertib dan teratur, baik buat Parlemen maupun buat Konstituante. Kita tahun ini malahan sedang sibuk-sibuknya menjalankan pemilihan-umum untuk Dewan-Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi soalnya bukan itu. Soalnya ialah: sistim politik apakah terbaik dan tercocok untuk kita, untuk mentransformir alam kolonial ke alam nasional, untuk mentransformir alam eksploitasi ke alam keadilan sosial? Soalnya ialah, apakah sistim politik yang sampai sekarang kita anut itu sudah sistim politik yang sebaik-baiknya bagi Indonesia, sudah satu sistim politik yang memberi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia?

Dan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini saya menjawab: Tidak! Sistim politik yang sampai sekarang kita anut, tidak memberi kebahagiaan kepada rakyat banyak. Kita harus tinjau kembali sistim itu, kita harus herzien sistim itu.

Tinjau kembali sistim itu, dan menggantinya dengan satu sistim yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa kita, lebih sesuai dengan gotong-royong bangsa kita, lebih memberi pimpinan atau management ke arah tujuan yang satu itu, yaitu masyarakat keadilan sosial. Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak liar. Berilah bangsa kita satu demokrasi gotong-royong yang tidak jégal-jégalan. Berilah bangsa kita satu demokrasi “met leiderschap” ke arah keadilan sosial. Berilah bangsa kita satu demokrasi terpimpin. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perseorangan, akan menenggelamkan kepentingan Nasional dalam arusnya malapetaka!

Saya harap Konstituante meninjau persoalan ini dari sudut itulah. Dari sudut, sebagai yang tempo hari saya uraikan dalam pidato pembukaan Konstituante itu.

Dalam menunggu keputusan Konstituante itu, kita telah mengadakan Dewan Nasional. Pakailah prakteknya Dewan Nasional itu nanti sebagai bahan untuk menentukan Konstitusi kita yang definitif. Sebagai bahan! Sebab tidak sekali-kali Dewan Nasional itu menarohkan Konstituante kepada suatu hal yang telah accompli. Tidak sekali-kali pembentukan Dewan Nasional melanggar Konstitusi kita yang sementara. Tidak sekali-kali Dewan Nasional itu adalah satu perbuatan inkonstitusionil. Malah saya anggap pembentukan Dewan Nasional itu sebagai satu voorziening sementara yang konstitusionil, menjelang terbentuknya satu sistim politik definitif yang menjamin kepentingan rakyat.

Boleh anggauta-anggauta Konstituante menganggap pembentukan Dewan Nasional itu sebagai satu eksperimen. Satu eksperimen yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk menyusun Konstitusi. Bagi saya ia sebenarnya bukan satu eksperimen. Bagi saya, ia adalah hasil daripada satu perhitungan yang saksama, – hasil daripada satu berekening politik maatschappelijk yang sungguh-sungguh, – berekening politik maatschappelijk berdasarkan atas kegagalannya demokrasi yang kita pakai, dan atas perlunya satu demokrasi yang lebih terpimpin. Tigapuluh tahun telah saya memikul pertanggungan-jawab di lapangan politik, dan untuk pertanggungan-jawab itu saya tempo hari rela untuk masuk bui dan masuk pembuangan. Dua-belas tahun saya memikul pertanggungan-jawab Negara sebagai Presiden. Kali inipun saya rela memikul pertanggungan-jawab sepenuh-penuhnya atas pembentukan Dewan Nasional itu. Sejarah nanti akan menentukan verdict atas saya, mengenai pembentukan Dewan Nasional itu. Dan sekarang sudah saya hadapi verdict sejarah itu dengan kepala yang tegak, dengan mata yang tenang.

Kecuali tujuan masyarakat keadiIan sosial, ada lagi beberapa hal yang harus menjadi pedomannya sistim politik yang kita harus cari itu. Masyarakat keadilan sosial adalah tujuan isi daripada Negara. Hal-hal yang akan saya ceriterakan sekarang ini, adalah mengenai Negaranya an sich. Masyarakat adalah isi, Negara adalah wadah. Wadah dan isi kedua-duanya harus kita selamatkan. Demokrasi yang harus kita cari itu haruslah demokrasi yang menjamin kepada selamatnya wadah dan terselenggaranya isi. Kedua-duanya mutlak harus menjadi tugasnya.

Maka juga untuk selamatnya wadah itu, demokrasi kita tak boleh demokrasi-hantam-kromo.

Bilakah wadah itu terjamin selamatnya? Satu Negara seperti Indonesia ini, Negara yang rakyatnya berpuluh-puluh juta, Negara yang roman-mukanya cantik-molek, Negara yang kaya-raya, Negara yang politis strategis, ekonomis strategis, militer strategis, Negara besar seperti Indonesia ini hanyalah dapat terus hidup jika ia dapat bertahan, jikalau ia “weebaar” di tiga lapangan:

weebaar di lapangan politik,

weebaar di lapangan ekonomi,

weebaar di lapangan militer,

weebaar dalam arti, bahwa kemerdekaan nasional dapat bertahan terhadap segala kejadian-kejadian di luar pagar, tidak digoncangkan oleh kejadian-kejadian apapun di luar pagar.

Demokrasi kita harus demokrasi yang secara kolektif menuju kepada keweebaran Negara di tiga lapangan itu. Demokrasi kita harus satu Demokrasi yang ”Negara-sentris”, dan bukan satu demokrasi yang membawa manusia kepada ego-sentris, atau golongan-sentris, atau partai-sentris, atau kliek-sentris. Dan demokrasi yang demikian itu tak dapat lain daripada demokrasi yang mempunyai “guiding morality”, satu demokrasi yang kolektif mengabdi kepada satu tugas pembinaan Negara. Demokrasi yang harus kita cari itu dus harus satu demokrasi yang terpimpin.

Menjadi dus: baik untuk terselenggaranya isi, maupun untuk keweebaran wadah, demokrasi free fight liberalism harus kita tinggalkan. Free fight liberalism tak mungkin dapat menyelenggarakan isi, dan tak mungkin pula menyelamatkan wadah. Dua-belas tahun prakteknya free fight liberalism di tanah air kita, sudah cukup menunjukkan ketidakmampuannya itu. Seluruh dada dan tubuh kita laksana telah dirobek-robek dèdèl-duwèl oleh free fight liberalism itu. Tinggalkanlah free fight liberalism itu, lepaskanlah segenap affeksi kita kepadanya! Menujulah kita kepada satu demokrasi baru yang lebih cocok dengan kepribadian kita dan lebih menjamin terselenggaranya cita-cita politik dan cita-cita sosial kita. Bangun dan bangkitlah kita semuanya kepada demokrasi stijl baru itu.

Saudara-saudara!

Alangkah molak-maliknya tahun 1957 ini! Segala macam pergolakan telah kita alami di dalamnya, dan segala macam pergolakan itu harus kita atasi pula. Hati kita kadang-kadang berdebar-debar: Akan tenggelamkah kita sebagai akibat tahun 1957 ini, atau akan tetap tegakkah kita sebagai Negara? Tahun 1957 ini sungguh akan tertulis dalam kitab-sejarah kita sebagai satu Tahun Ketentuan. “A year of decision”, dalam mana kita harus menulis ya atau tidak dalam kitab Lohmahfudz-nya Negara Indonesia.

Tetapi jangan kita gentar! Asal jiwa kita jiwa yang tangkas, dan bukan jiwa yang  beku, Insya Allah s.w.t. kita akan mengatasi segala pergolakan. Dalam sesuatu Negara dan masyarakat yang sedang tumbuh, apalagi dalam Negara dan masyarakat dalam perpindahan, tidak ada sesuatu hal yang statis. Tidak ada sesuatu yang diam. Segala hal dalam masa perpindahan itu bergerak, segala hal menggetar, segala hal berputar, segala hal berpusing, segala hal seperti berdansa. Semua aspek daripada penghidupan dan kehidupan nasional, baik politis maupun ekonomis, dalam masa perpindahan itu merupakan satu proses yang amat dinamis.

Sebagai seorang kanak-kanak yang sedang tumbuh, – setiap waktu ia membutuhkan baju baru, celana baru, sepatu baru, – terus demikian, sampai ia mencapai tingkatan kedewasaan. Dan bukan saja ia dinamis dalam pertumbuhan badannya, bukan saja ia dinamis phisik! Perobahan-perobahan mental, perobahan-perobahan batinnya, perobahan-perobahan yang mengenai watak, malahan yang kadang-kadang amat mendahsyatkan, selalu mengikuti perobahan-perobahan phisik itu.

Maka jika dynamisch proces yang gegap-gempita dalam penghidupan dan kehidupan-nasional sesuatu bangsa yang sedang tumbuh atau sedang dalam alam perpindahan itu tidak diawasi dan dimengerti dan ditanggulangi oleh para pemimpin bangsa itu, maka niscayalah spanningen dalam masyarakat akan menjadi eksplosif. Getaran gempa di sana-sini akan terasa, ledakan api di sana-sini akan menjulang ke langit.

Karena itu, awaslah, mengertilah, tanggulangilah segala spanningen itu dengan jiwa yang dinamis. Malahan saya berkata: 1957 hanyalah salah satu saja daripada beberapa tahun yang menentukan. 1957 hanyalah salah satu saja daripada beberapa “years of decision”. Sebab pertumbuhan dan perpindahan itu memang bukan satu proses yang hanya satu tahun! Tiap-tiap bangsa dalam masa pertumbuhan, putihkah kulitnya atau kuningkah kulitnya, hitamkah warnanya atau sawo-matangkah warnanya dalam masa pertumbuhannya niscaya mengalami waktu-waktu yang menentukan, – mengalami “decisive periods”, – yang menentukan kemajuan atau kemacetan, kejayaan atau break-down samasekali.

Dalam keadaan demikian, maka fikiran-fikiran beku yang ngamplok saja kepada segala macam kebiasaan-kebiasaan, fikiran-fikiran beku yang bersifat “conventional thought”, hanya akan menimbulkan keragu-raguan belaka. Dan tiap-tiap keraguan tak mungkin dapat mengatasi keadaan-keadaan yang genting. Tiap-tiap keraguan malahan membuat keadaan genting menjadi makin genting.

“Wise in judgement, original in thought, resolute in action”, – bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam fikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan -, itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional. Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis. Jiwa yang tidak takut kepada perobahan. Jiwa yang berani mengadakan perobahan kalau perlu. Jiwa yang berani think-and-rethink, berani shape-and-reshape, berani make-and-remake. Jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora, untuk menyelam mencari mutiara!

Janganlah takut kepada “persoalan”. Dalam tiap-tiap bangsa yang sedang dalam pertumbuhan dan perpindahan, maka tiap-tiap kemajuan akan menimbulkan persoalan. Siapa takut persoalan, ia sebenarnya takut kepada kemajuan. Siapa takut persoalan, ia sebenarnya beku, ia sebenarnya konservatif, ia sebenarnya takut initiatif.

Ambillah misalnya pembukaan pabrik semen Gresik beberapa hari yang lalu. Tidakkah itu satu kemajuan yang menggembirakan? Tetapi catat: pembukaan pabrik semen Gresik itu akan menimbulkan kerewelan dan kehebohan, kalau soal transport dan distribusi semen tidak diatur rapih pula berbarengan. Ambil lagi misalnya soal perikanan di Maluku. Tidak sukar untuk menambah hasil perikanan di sana itu. Tetapi catat: jika penambahan tersebut tidak dibarengi dengan penambahan perhubungan perkapalan, atau diadakannya satu industri perkalengan-ikan, atau satu industri pembubukan-ikan, maka iapun akan membangkitkan heboh dan rewel dan ribut dan onar.

Itu adalah dua contoh saja dari lapangan ekonomi. Marilah kita perhatikan sekarang hal lapangan politik. Sebagai saya katakan, kita dalam tahun 1957 ini telah lulus dalam ujian pemilihan-umum untuk D.P.R. dan Konstituante, dan Insya Allah tak lama lagipun dalam pemilihan-pemilihan untuk Dewan Perwakilan Daerah.

Katakan ini satu kemajuan, dan memang ini adalah satu kemajuan. Tetapi kalau D.P.R. pilihan rakyat tidak tahu membatasi diri, dan Konstituante tidak dapat bekerja secara dinamis, maka hal-hal inipun akan membangkitkan tidak kepuasan baru. Karena itu janganlah dikira, bahwa persoalan kita tentang demokrasi dengan selesainya pemilihan-pemilihan-umum itu dus telah selesai! Tidak!, ia belum selesai, malahan ia meminta perhatian kita yang bertambah!

Sebab demokrasi, apalagi demokrasi dalam masa pertumbuhan nasional dan perpindahan nasional sebagai di tanah air kita ini, bukanlah hanya satu soal ”pemilihan secara rahasia” belaka, – bukanlah hanya satu soal ”secret ballot” belaka. Demokrasi, jika ia benar-benar ingin mengabdi Negara dan Bangsa dan Rakyat dalam masa sekarang ini, harus memenuhi dan disertai beberapa syarat. Pertama ia harus ”staat-gericht”, kedua ia harus ”natie-gericht”. Ia dus harus mengabdi kepada Negara dan kepada Bangsa, dan tidak kepada perseorangan atau kepada golongan. Ketiga ia harus beranggautakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai politieke en morele integriteit. Keempat ia harus penuh dengan orang-orang yang mempunyai daya-cipta, orang-orang yang benar-benar ideeëndragers, yang secara kolektif menyumbangkan ideeën-nya itu kepada Bangsa dan Negara, dan bukan hanya orang-orang yang seperti bebek pandai wèk-wèk-wèk.

Zonder dipenuhinya syarat-syarat ini, – staat-gericht, natie-gericht, politiek-moreel jujur, ideeëndragers -, maka demokrasi yang hanya pemilihan-umum saja, akan lebih membawa kesulitan daripada keuntungan. Sebab zonder sifat staat-gericht dan natie-gericht, demokrasi akan menjadi padang-usahanya koruptor-korruptor politik. Zonder beranggautakan orang-orang yang jujur, ia akan menjadi tempat-dansanya petualang-petualang tribune yang tak mempunyai moralitet melainkan keuntungan diri sendiri. Zonder orang-orang yang berdaya-cipta, ia akan menjadi rapatnya orang-orang yang impotent dalam segala persoalan, rapatnya mak-nyai-mak-nyai yang hanya mampu berdebat warung.

Maka dus: soal demokrasi bukan hanya soal pemilihan-umum saja. Persoalan-persoalan lain bersangkut-paut kepadanya.

Ia adalah soal kompleks. Ia sebenarnya adalah soal nilai bangsa, yang tak dapat dipisahkan dari kecerdasan bangsa, watak bangsa, tujuan bangsa, kepribadian bangsa. Ia dus tak boleh sekadar barang import belaka, atau sekedar barang jiplakan dari luar-negeri. Ia harus hasil cipta bangsa, hasil cipta yang tepat dan bernilai tinggi.

Dari contoh-contoh lapangan ekonomi dan politik itu tadi, saudara-saudara harus mengerti, bahwa terutama bagi kita dalam masa pertumbuhan ini persoalan-persoalan tak kunjung habis. Sekali lagi saya katakan: 1957 adalah sekedar salah satu saja daripada kesulitan-kesulitan yang harus kita atasi.

Tetapi sekali lagi pula saya katakan: jangan gentar, jangan putus-asa, melainkan tepatlah dan tangkaslah! ”Wise in judgement, original in thought, resolute in action”!   .....selanjutnya>>>

Category: Di Bawah Bendera Revolusi - II | Views: 56 | Added by: nasionalisme[dot]id | Tags: Pidato Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi - II, Nasionalisme Indonesia, Paham Kebangsaan Indonesia, Bung Karno | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar