Home » 2017 » November » 24 » Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution)
2:54 PM
Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution)

<<sebelumnya.....  Keenam. Kepercayaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, yang sudah dibuktikan di zaman yang lampau, juga jika dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain yang sedang berjalan sekarang, ya, juga jika dibandingkan dengan revolusi-revolusi di negeri-negeri luaran yang sekarang sudah selesai.

Ketujuh. Kekayaan alam, kekayaan di atas bumi dan kekayaan di dalam bumi, yang sungguh saya tidak omong-kosong tak ada bandingan-nya di seluruh dunia ini, tak ada tandingannya di delapan penjuru angin.

Maka Tujuh hal inilah, – dan dapat ditambah dengan beberapa hal lagi -, menjadi modal kita untuk melanjutkan perjoangan, menjadi kereta kita untuk melanjutkan perjalanan.

Tidakkah modal-modal ini menggembirakan? Tidakkah ia cukup besar untuk membuat hati kita mongkok sebesar gunung, untuk membanting-tulang terus, memeras keringat terus, berjalan mendaki terus, ya, berjalan mendaki terus!, sampai tujuan tercapai, meski ada rintangan yang bagaimanapun juga?

Lihat misalnya modal yang kelima, – modal yang mengenai wilayah-kekuasaan Indonesia! Zonder Irian Barat saja Republik Indonesia telah berwilayah kekuasaan yang luasnya sama dengan dari pantai Barat Eropah sampai ketapal-batasnya di sebelah Timur, lebih luas daripada wilayah negara-negara besar, dan kedudukan strategisnyapun tak ada taranya di muka bumi. Dan wilayah-kekuasaan Republik Indonesia yang begitu luas ini tidak terbagi-bagi dalam beberapa negara! Inipun hasil perjoangan yang pantas kita banggakan, terutama sekali jika dibandingkan dengan perjoangan bangsa-bangsa lain di sekitar kita ini. Wilayah mereka terbagi-bagi, wilayah kita tidak. Bangsa mereka terbagi-bagi, bangsa kita tidak. Jiwa mereka terbagi-bagi, jiwa kita tidak. Malahan kita akan memperbesar wilayah-kekuasaan kita itu, dengun memasukkan-kembali Irian Barat! Malahan kita akan mempersatukan kembali Bangsa Indonesia itu, dengan membebaskan Irian Barat. Malahan kita akan mengutuhkan kembali jiwa Indonesia itu, dengan memerdekakan Irian Barat. Dunia-luaran harus tahu, bahwa mengenai pembebasan Irian Barat itu kita tidak main-main dan tidak mengenal kompromis!

Dan dunia-luaran pun harus tahu, bahwa federalisme kaum penyelèwèng yang mereka simpatii dan mereka sokong gelap-gelapan itu akan terus kita tentang habis-habisan, kita tentang mati-matian, oleh karena federalisme memecah potensi bangsa Indonesia yang ber-kepribadian “Tunggal Ika”, dan oleh karena ia memang adalah alat imperialis dalam politiknya “divide et impera”, alat imperialis untuk memecah-mecah kekuatan kita. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar ’45, antara lain oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 berdiri di atas dasar Unitarisme Negara, dan dus tidak mengizinkan federalisme di Indonesia dalam bentuk bagaimana juga. Dengan tegas, jelas, tandas, dalam Bab I, fasal 1, ayat 1 daripada Undang-Undang Dasar ’45 itu ditulis: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, – Kesatuan dengan aksara K besar! Siapa dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945 ini masih hendak menganjur-anjurkan federalisme, siapa yang masih hendak bicara tentang “negara bagian” dan lain sebagainya itu, ia dengan nyata tidak berdiri di atas bidang Undang-Undang Dasar Proklamasi, ia akan kita tentang dengan segala jiwa-perjoangan yang ada di dalam kalbu. Segenap barisan pencinta Undang-Undang Dasar Proklamasi siap-sedia untuk menggempur percobaan-percobaan untuk menyelinapkan federalisme dalam tubuh ketatanegaraan kita itu!

Sekarang lihat juga modal keenam: kemampuan dan keuletan bangsa kita yang sudah kita buktikan di zaman yang lampau. Itupun satu modal yang amat besar harganya! Sebab modal ini adalah modal pengalaman, dan modal mental. Modal ini adalah modal yang berupa bukti-keuletan-dan-bukti-kemampuan bangsa kita, dan modal kepercayaan. Modal “geloof”. Modal “faith”. Amat pentinglah kepercayaan ini! Kong Hu Cu berkata bahwa tak ada satu bangsa dapat berdiri tegak tanpa kepercayaan kepada diri sendiri, dan kenyataannya memang begitu.

Alangkah menta’jubkannya, keuletan dan kemampuan kita itu! Pada waktu saya memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat beberapa minggu yang lalu, telah saya singgung tentang hal ini. “Jangan pula hanya melaksanakan program Kabinet yang begitu sederhana itu!”, kataku di muka Dewan Perwakilan Rakyat, – “pukulan-pukulan yang lebih hebat daripada itu, di masa yang lampau, kita atasi!”

Apakah kitapunya achievement yang terbesar di dalam Revolusi kita ini, di masa yang lampau?” tanyaku di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Darat yang boleh dibanggakan? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Laut yang 10 kali besarnya daripada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Udara yang 7 kali lebih kuat daripada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai mata-keuangan sendiri? Tidak! Bahwa kita sekarang telah dapat membaca-dan-menulis 60%? Tidak! Achievement kita yang terbesar dalam Revolusi kita ini ialah, bahwa kita tetap survive, tetap berdiri, tetap hidup. Pukulan-pukulan apapun yang jatuh di atas tubuh kita di masa yang lampau, – pukulan-pukulan yang mungkin telah meremuk-redamkan menghancur-leburkan bangsa-bangsa lain yang kurung kuat -, kita toh tetap berdiri, kita toh tetap hidup, kita toh tetap survive. Dihantam dengan aksi militer yang pertama, – kita tetap survive.

Dihantam dengan aksi militer yang kedua, – kita tetap survive. Dihantam oleh federalisme van Mook yang hendak merobek-robek dada kita, – kita tetap survive. Dihantam oleh krisis ekonomi sebagai akibat pengambilan-alihan perusahaan-perusahaan Belanda, tatkala lautan-lautan kita boleh dikatakan sunyi-senyap karena bersih ditinggalkan oleh kapal-kapal K.P.M. – kita tetap survive. Dihantam oleh D.I.-T.I.I., dihantam oleh P.R.R.I.-Permesta dengan bantuannya yaksa-yaksa jin-peri-perayangan dari luar, – kita tetap survive. Sungguh, achievement kita yang paling besar dalam Revolusi kita ini ialah bahwa kita tetap survive. Palu-Godamnya kesulitan-kesulitan yang bagaimanapun juga tak mampu mematahkan kita, gempurannya krisis-krisis yang segelap-gelapnyapun juga tak mampu meremuk-redamkan kita. Nyata kita ini bangsa yang tahan-uji. Nyata kita ini bangsa yang besar kemampuan, Bangsa yang ulet, Bangsa yang vital!

Kenyataan ini hendaknya menjadi modal-kepercayaan kita untuk mampu menempuh perjoangan yang masih akan datang. Modal-kepercayaan yang begini ini amat tinggi harganya, – tak dapat dinilai dengan berlian, tak dapat dibeli dengan emas, tak dapat ditukar dengan ratna-mutu-manikam. Ya, masih banyak kesulitan di hadapan kita, tetapi mari kita terjang kesulitan-kesulitan itu. Bangsa lain barangkali akan mengkerut hatinya kalau melihat gunung-kesulitan di hadapannya, tetapi Bangsa kita tidak akan gentar, dan ia tetap mendaki terus. Insya Allah subhanahu wa ta’ala, Bangsa kita, mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, akan dapat menyelesaikan Revolusi ini setingkat demi setingkat, sampai tujuan yang terakhir tercapai. Tujuan jangka-pendek tercapai, tujuan jangka-panjangpun tercapai!

Apakah tujuan kita jangka-pendek, dan apa tujuan kita jangka-panjang itu?

Tujuan jangka-pendek yang saya hadapkan kepada saudara-saudara ialah: program Kabinet Kerja yang amat sederhana itu, – sandang-pangan, keamanan, melanjutkan perjoangan anti-imperialisme -, ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita di tengah-tengah tarikan-tarikan kekanan dan kekiri, yang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menuju kepada satu imbangan baru.

Dan tujuan kita jangka-panjang ialah: masyarakat yang adil dan makmur, melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Maka untuk menanggulangi segala masalah-masalah berhubungan dengan tujuan-tujuan jangka-pendek dan jangka-panjang tersebut, nyatalah kita tak dapat mempergunakan sistim yang sudah-sudah dan alat-alat (“tools”) yang sudah-sudah. Sistim liberalisme harus kita buang jauh-jauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinya. Susunan peralatan yang ternyata tak efisien dulu itu, harus kita bongkar, kita ganti dengan susunan peralatan yang baru. Ordening baru dan herordening baru harus kita adakan, agar demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dapat berjalan. Inilah arti dan isi perkataanku mengenai “retooling for the future”, yang tempohari saya ucapkan di muka D.P.R.

Retooling daripada semua alat-alat-perjoangan! Dan Konsolidasi daripada semua alat-alat-perjoangan sesudah retooled!

Retooling badan eksekutif, yaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal.

Retooling badan legislatif, yaitu D.P.R.

Retooling semua alat-alat-kekuasaan Negara, – Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

Retooling alat-alat-produksi dan alat-alat-distribusi.

Retooling organisasi-organisasi masyarakat, – partai-partai politik, badan-badan sosial, badan-badan ekonomi.

Ya, jaga-jagalah, – semuanya akan diretool, semuanya akan diordening dan di-herordening, dan memang ada yang sedang diretool.

Di bidang eksekutif, retooling sedang berjalan berangsur-angsur.

Di bidang legislatif, saya harap retooling juga dijalankan terus: siapa yang tidak bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan dari D.P.R.; siapa yang ikut pemberontakan, dipecat dari D.P.R. dan akan dihukum. Siapa yang tidak mengerti apa makna “kembali kepada Undang-Undang Dasar ’45” sebenarnya, sebaiknya ia keluar saja dari D.P.R.!

D.P.R. hendaknya menjadi satu tempat-perwakilan Rakyat yang bersifat baru. Bukan saja ia menurut semangat Undang-Undang Dasar ’45, sekarang harus menjadi dewan yang bantu-membantu dengan Pemerintah, – ia tak dapat menjatuhkan Pemerintah; yang dapat menjatuhkan Pemerintah ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat -, bukan saja itu, tetapi dalam semangat kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu, dalam semangat Demokrasi Terpimpin, dalam semangat membina masyarakat adil dan makmur, saya harap supaya gedung D.P.R. itu bukan lagi hanya satu tempat berbicara télé-télé dan tempat pemungutan suara saja, akan tetapi terutama sekali tempat di mana dilahirkan fikiran-fikiran, ide-ide, konsepsi-konsepsi, yang berguna dan bersejarah bagi Rakyat.

Hanya dengan retooling-diri yang demikian itulah, D.P.R. akan dapat menjadi alat-pembangunan, alat-perjoangan, alat-Revolusi.

Dan alat-alat-kekuasaan Negara yang lain-lainnyapun, – Angkatan Perang dan Polisi -, harus diretool. Di masa yang lampau, liberalisme telah membawa banyak bencana dalam alat-alat-kekuasaan Negara itu. Bapakisme, daerahisme, politik teritorial sendiri-sendiri, dewan-dewan, P.R.R.I.-Permesta, dan lain-lain borok dan korèng semacam itu, pada hakekatnya semua beribu kepada liberalisme yang membolehkan setiap orang berbuat sakersa-kersanya sendiri, ketambahan lagi dengan kipasannya dan bantuannya subversi asing. Stop keadaan yang demikian itu! Kini alat-alat-kekuasaan Negara harus disapih samasekali dari liberalisme, kini merekapun bernaung di bawah bendera Undang-Undang Dasar 1945, kini merekapun harus dijadikan lagi alat-Revolusi.

Demikian pula alat-alat-produksi dan alat-alat-distribusi. Semuanya harus diretool. Semuanya harus direorganisasi, harus dibelokkan setirnya ke arah pelaksanaan fasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempergunakan relnya demokrasi terpimpin. Misalnya, kita mempunyai beberapa badan yang diserahi oleh negara untuk mengurus dan mengembangkan beberapa bidang produksi dan distribusi, tetapi apa lacur? Bukan produksi dan distribusi itu menjadi teratur-beres dan berkembang, tetapi badan-badan itu menjadi sarangnya orang-orang yang memadet-madetkan isi-kantongnya sendiri, orang-orang yang menjadi kaya-raya, orang-orang yang menjadi milyuner!

“Daar moet een eind aan komen!” Keadaan yang demikian itu harus dirobah! Dan bukan saja badan-badan itu harus diretool, tetapi juga semua alat-alat-vital dalam produksi dan semua alat-alat-vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnya diawasi oleh Pemerintah. Tidak boleh lagi terjadi bahwa, oleh karena alat-alat-vital itu tidak dikuasai atau tidak diawasi Pemerintah, beberapa gelintir spekulan atau beberapa gelintir profiteur dapat menggoncangkan seluruh ekonomi-nasional kita, mengkocar-kacirkan seluruh kebutuhan Rakyat.

Dan organisasi-organisasi masyarakatpun harus diretool. Partai-partai politik harus diretool, badan-badan sosial harus diretool, badan-badan ekonomi harus diretool. Niat Kabinet Karya untuk mengadakan penyederhanaan kepartaian dan untuk mengadakan Undang-undang Pemilihan-Umum baru, saya teruskan. Penyederhanaan kepartaian dan pemilihan-umum secara baru itu adalah retooling pula.

Saya ingin mengulangi beberapa kata yang saya ucapkan tanggal 24 Juli yang baru lalu di muka sidang D.P.R.:

“Saya telah mengadakan retooling dalam bidang eksekutip, dan sebagai tadi saya katakan, retooling harus kita teruskan di semua lapangan, baik lapangan ekonomi maupun lapangan politik maupun lapangan kemasyarakatan”.

Sekali lagi: retooling di semua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retooling itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan aparatur-aparatur yang tidak sesuai lagi dengan pikiran demokrasi terpimpin, dengan sarana-sarana baru, dengan alat-alat dan aparatur-aparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat yang masih dapat dipergunakan, asal saja alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.

Retooling di lapangan kemasyarakatan dalam arti yang paling pokok ialah menghimpun segala tenaga, segala kekuatan, segala sarana, yang kini sudah dan belum dipergunakan, menghimpun segala tenaga dan kekuatan yang resmi, setengah resmi dan yang samasekali tidak resmi. Retooling berarti mobilisasi total, penghimpunan tenaga-tenaga materiil secara total, menghimpun tenaga-tenaga rokhaniah secara total, dan mernbuat tenaga-tenaga itu strijdvaardig dan strijdvaardig buat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kabinet Kerja, yang pada hakekatnya merupakan program bagi Rakyat Indonesia seluruhnya.

Mobilisasi materiil – dan mental secara total itu tidak dapat kita hindari, kalau kita hendak sungguh-sungguh menjawab tantangan yang sudah dicantumkan dalam program Kabinet Kerja. Amat perlu juga ialah kita bisa mengikut-sertakan segala modal dan tenaga, segala “funds and forces” bagi usaha-usaha pembangunan semesta kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala “funds and forces” itu, haruslah kita letakkan satu syarat pokok, yaitu: modal dan tenaga, yang hendak kita ikutsertakan itu, haruslah bercorak progresif. Segala modal dan segala tenaga yang memenuhi syarat itu akan kita sambut dengan kedua belah tangan. Sebaliknya “funds and forces” yang tidak progresif, tenaga-tenaga yang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang. Tenaga-tenaga dan modal yang tidak memenuhi syarat pokok kita itu, hendaknya minggir saja, dan sekali-kali janganlah menghalang-halangi kita. Sebab setiap peng-halangan akan kita terjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan semboyan “Rawe-rawe rantas, malang-malang-putung”.

Sekali lagi, segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut-sertakan dalam pembangunan Indonesia.

Dus juga tenaga dan modal bukan-asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya program Kabinet Kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. “Funds and forces” bukan-asli itu dapat disalurkan ke arah pembangunan perindustrian, misalnya dalam sektor industri menengah, yang masih terbuka bagi inisiatip partikelir. Dalam hal ini maka kini waktunya sudah tiba, untuk mempelajari dan menyusun peraturan khusus yang memuat syarat-syarat dan cara-cara memperguna-kan “funds and forces” tersebut.

Untuk melaksanakan maksud itu maka perlu adanya iklim kerja sama yang baik. Oleh karena itu semua yang berkepentingan hendaknya menjauhi sesuatu tindakan yang dapat merugikan iklim kerjasama itu.

Saudara-saudara, kita dus harus mengadakan ordening dan herordening total! Memang Dekrit Presiden 5 Juli itu pada hakekatnya adalah satu pukulan canang, satu “sein” untuk mengadakan herordening total. “Tinggalkan samasekali alam liberalisme, tinggalkan samasekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme itu, tinggalkan samasekali Undang-Undang Dasar 1950, masuklah samasekali dalam alam Revolusi ini, pakailah Undang-Undang Dasar 1945 itu samasekali sebagai alat-perjoangan, kibarkanlah samasekali benderanya Demokrasi Terpimpin, hiduplah samasekali secara baru, berjoanglah samasekali secara baru!”, – demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman Dekrit Presiden itu.

Ya, baru, di segala lapangan! Ordening dan herordening total! Herordening politik, herordening ekonomis, herordening sosial dalam seluruh kehidupan bangsa. Herordening yang disertai dengan koordinasi satu sama lain, sehingga seluruh macam aktivitas kehidupan bangsa itu menjadi “one coordinated unit”, satu jaringan yang terkoordinir, untuk memenuhi dasar dan tujuan Revolusi.

Sebetulnya, dulu, Rakyat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah juga menjalankan aktivitas di lapangannya masing-masing. Akan tetapi aktivitasnya itu tidak terkoordinir satu sama lain, tidak terkoordinir di atas persadanya satu dasar dan satu jurusan, – “satu buat semua, semua buat satu”, – satu, yaitu Negara supaya menjadi Negara Kesatuan yang kuat berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masyarakat supaya menjadi masyarakat adil dan makmur yang memberi kebahagiaan kepada semua warga negara di seluruh tanah-air. Dulu aktivitas itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitas satu golongan dilakukan atas kesengsaraannya atau kemelaratannya golongan yang lain. Aktivitas yang bersimpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tujuan Revolusi, melainkan malahan menjauhkan kita dari tujuan Revolusi!

Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total!

Herordening politik. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, demokrasi harus menjadi alat Rakyat. Alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat. Tujuan Hakyat yang telah dikorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, masyarakat adil dan makmur. Demokrasi Terpimpin tidak menitikberat-kan kepada “satu orang = satu suara”, sehingga partai menjadi semacam “koeliewerver” di zaman Belanda, hanya sekarang werver suara, tetapi Demokrasi Terpimpin menitikberatkan kepada:

tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada Bangsa, berbakti kepada Negara; dan
tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara itu.

Demikianlah herordening di lapangan politik. Herordening ekonomis bermaksud agar supaya seluruh susunan ekonomi-nasional dijadikan pancatan ke arah ekonomi “adil dan makmur” yang akan direalisasi kelak. Jelas di sinipun sudah tak boleh diberi jalan kepada ekonomi liberal, di mana tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk menggaruk kekayaan ten koste daripada umum. Di dalam herordening ekonomis ini, maka kehidupan ekonomis bangsa sudah akan dipimpin, ekonomi bangsa dijadikan ekonomi terpimpin. Sebagai yang saya katakan tadi, maka di dalam herordening ini setidak-tidaknya semua alat-alat-vital produksi dan alat-alat-vital distribusi harus dikuasai Negara, atau sedikitnya diawasi oleh Negara. Revolusi Indonesia tidak mengizin-kan Indonesia menjadi padang-penggarukan-harta bagi siapapun, – asing atau bukan asing. Siapa menggaruk kekayaan ten koste daripada umum, siapa mengacau perekonomian umum, dia akan kita tangkap, dia akan kita seret di muka hakim, dia akan kita hukum berat, dia kalau perlu akan kita jatuhi hukuman mati!

Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal yang harus kita bantras. Antara lain apa yang dinamakan “hak eigendom” di atas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita corèt samasekali “hak eigendom” tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Tak dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah yang dieigendomi oleh orang asing, in casu orang Belanda! Kita hanya kenal hak milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan fasal 33 Undang-Undang Dasar ’45.

Kecuali herordening politik dan herordening ekonomis, kitapun harus mengadakan herordening sosial. Sejak pecahnya Revolusi kita, saya sudah menandaskan pentingnja “kesedaran sosial”. Lima kesedaran saya tandaskan pada waktu itu. Kesedaran nasional, kesedaran bernegara, kesedaran berpemerintah, kesedaran berangkatan Perang, kesedaran sosial, – demikianlah kusebutkan soko-guru-soko-guru bagi kehidupan bangsa, pada waktu itu. Ternyata kesedaran sosial ini dalam waktu survival dan investment bukan makin subur dan makin kokoh, tetapi makin mundur. Baji liberalisme dan individualisme telah menggerogoti dalam-dalam. Apakah pengejawantahan kesedaran sosial daripada bangsa Indonesia? Pengejawantahan kesedaran sosial itu ialah persatuan, gotongroyong, semangat yang saya namakan semangat “ho lopis kuntul baris”. Semangat persatuan, semangat gotong-royong, semangat “ho lopis kuntul baris” itu adalah syarat mutlak bagi terselenggaranya masyarakat adil dan makmur. Tetapi apa yang kita lihat sejak kita meninggalkan alam Revolusi phisik, masuk ke dalam wilayah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950? Liberalisme meracuni kesedaran sosial kita itu, individualismenya meretakkan dan merekahkan semua Kohesinya persatuan kita, kegotong-royongan kita, keholopiskuntulbarisan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa yang penuh dengan kankernya daerahisme, kankernya sukuisme, kankernya multipartyisme, kankernja golongan-isme, dan lain-lain. Individualisme, – itu musuh terbesar daripada idee keadilan sosial -, menyelinaplah ke dalam kalbunya bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang dari dulu terkenal sebagai satu bangsa gotong-royong, dan yang di dalam Revolusi phisik memang benar-benar bersikap sebagai satu Bangsa yang kompak bergotong-royong.

Bagaimana kita bisa membangun satu masyarakat keadilan sosial, kalau individualisme merajalela di dalam kalbu kita? Oleh karena itu, perlu sekali kita sekarang mengadakan satu herordening sosial, agar supaya dapat terlaksanalah apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ’45 fasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Demikianlah, saudara-saudara, maka nyata perlu sekali kita mengadakan herordening-herordening di bidang politik, ekonomis, dan sosial itu.

Memang ordening politik-ekonomis-sosial itu pada hakekatnya adalah inti daripada Revolusi kita, jiwa daripada Revolusi kita. Ia merupakan tiang-pokok yang menyangga Revolusi kita itu. Tanpa tiang pokok ini, Revolusi kita tak akan mungkin mencapai tujuannya dan lebih daripada itu: Revolusi kita akan ambruk di tengah jalan. “A Revolution is an outburst of the collective will of a people” – Revolusi adalah peledakan daripada kemauan kolektif daripada sesuatu bangsa, demikian dikatakan oleh seorang sarjana. Dan bagaimana Revolusi kita akan dapat berjalan, dan mencapai maksud, kalau kemauan kolektif itu telah pudar oleh liberalisme, individualisme, sukuisme, golonganisme, dan lain-lain sebagainya lagi?

Ordening politik-ekonomis-sosial itu dus sebenarnya adalah kekuasaan pokok, – hoogste gezagdrager – daripada kehidupan nasional kita ini. Tiap orang, tiap warga-negara, tiap golongan, ya, segala apa yang kumelip di atas bumi Indonesia ini, harus tunduk (gesubordineerd) kepada autoriteasnya hoogste gezagdrager ini. Autoritas yang tertinggi dalam kehidupan Nasional kita itu, autoritas Cakrawarti dalam Revolusi kita itu, adalah ordening kolektif yang saya maksudkan itu. Sebab ia menentukan (bepalend) apakah kita ini akan dapat hidup terus sebagai satu Bangsa yang hendak menyelenggarakan masyarakat adil dan makrnur atau tidak. Ia menentukan (bepalend) apakah Revolusi kita ini akan mencapai tujuannya, ataukah kandas di tengah jalan.

Jelas bahwa autoritas tertinggi ini bukan orang, bukan Presiden, bukan Pemerintah, bukan Dewan, tetapi satu Konsepsi-hidup yang menjiwai Revolusi. Pendek-kata dan garnpangnya-kata, segala apa yang menjadi cita-cita Revolusi ’45 itu, – itulah autoritas yang tertinggi, itulah hoogste gezagdrager, itulah Cakrawarti. Itulah yang harus dilaksanakan, itulah yang harus kita ta’ati, itulah yang harus kita kawulani. Segala susunan kehidupan nasional kita harus kita tujukan dan tundukkan kepada realisasinya cita-cita Revolusi itu. Dan siapa tidak mau ditujukan ke situ, siapa tidak mau ditundukkan ke situ, dia adalah penghalang Revolusi.

Itulah yang saya maksudkan dengan “ordening”, “herordening”, “retooling”, dan lain sebagainya itu. Dan inilah baiknya Undang-Undang Dasar ’45: ordening dan retooling itu dimungkinkan dan dapat dijalankan, melalui saluran Undang-Undang Dasar ’45. Oleh karena itu pulalah, maka kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-saudara! Saya tidak menyesal, bahwa saya pada tanggal 5 Juli yang lalu telah mengadakan “Dekrit Presiden”. Saya malahan bersyukur kepada Tuhan, bahwa saya telah mengadakan Dekrit itu. Tindakan tegas yang berupa Dekrit Presiden itu saya ambil, bukan karena saya mau main diktator-diktatoran, tetapi karena berdasarkan kehendak Rakjat yang terbanyak melimpah-limpah. Dan D.P.R. pun belakangan ternyata dengan suara bulat menerima bekerja terus dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang tidak dapat diterima oleh Konstituante dengan suara ⅔, diterima oleh D.P.R. dengan suara bulat mufakat seratus persen. Dan di dalam Dekrit itupun saya kemukakan dengan terang apa yang menjadi pertimbangan saya untuk mengadakan Dekrit itu: gagalnya Konstituante untuk mencapai suara ⅔ kembali kepada Undang-Undang Dasar ’45; tak mungkinnya Konstituante bersidang lagi; keadaan darurat, atau noodstaatsrecht, atau emergency-situation; forcemajeur bagi Presiden/Panglima Tertinggi untuk menyelamatkan Republik Proklamasi; hubungannya Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945, – pertimbangan-pertimbangan itulah memaksa kepada saya untuk mengadakan Dekrit itu.

Sungguh, saya ulangi lagi: saya tidak main diktator, dan sayapun tidak menyesal bahwa saya telah mengadakan Dekrit itu. Geweten saya, budi-nurani saya, malahan merasa puas, bahwa saya, dengan mengadakan Dekrit itu, – artinya: dengan mengembalikan Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Proklamasi -, telah mengembalikan pula Bangsa Indonesia kepada relnya Revolusi.

Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan Revolusi.

Landasan idiil dan landasan strukturil untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-Undang Dasar ’45 itu. Landasan idiil, yaitu Pancasila, dan landasan strukturil, jaitu Pemerintahan yang stabil, – kedua-duanya terdapatlah secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Baik mukadimahnya, maupun 37 fasalnya, maupun 4 aturan peralihannya, maupun 2 aturan tambahannya, memberi landasan yang kuat idiil dan strukturil, yaitu Pancasila dan Pemerintahan yang stabil, untuk bekerja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tujuan Revolusi!

Tahun ini saya namakan “Tahun penemuan-kembali Revolusi”,- the year of the Rediscovery of the Revolution.

Ya, dengan kembali kita kepada Undang-Undang Dasar ’45, kita telah “menemukan kembali Revolusi”. Kita, Alhamdulillah, telah “rediscover our Revolution”. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinya seorang pengumbara, yang setelah sepuluh tahun lamanya keblinger puter-giling mengumbara di mana-mana untuk mencari rumahnya di luar negeri, akhirnya pulang kembali kerumah-asalnya, – pulang kembali kerumahnya sendiri, laksana kerbau pulang ke kandangnya.

Saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca Dante. Dante Alighieri, penulis Italia hampir tujuh abad yang lalu, Di dalam karyanya yang bersama “Divina Commedia“, ia melukiskan perjalanannya dari Neraka, melalui Tempat Pensucian, kepada Sorga: dari Inferno, melalui Purgatorio, ke Paradiso. Ia menderita segala macam penderitaan di dalam Neraka (Inferno), kemudian melalui dan mengalami segala macam pencucian di tempat Pensucian (Purgatorio), dan akhirnya sesudah suci, ia mencapai Sorga (Paradiso).

Saya merasa seperti Dante dalam Divina Commedia itu. Saya merasa, bahwa Revolusi kita inipun menderita siksaan segala macam syaitannya Neraka, segala macam penderitaannya Inferno, dan kemudian, dengan kembali kita kepada Undang-Undang Dasar 1945, kini sedang mengalami pensucian, agar nanti kita bisa memasuki Sorga, Kini kita sedang dalam Purgatorio, sedang dalam dicuci dari segala kekotoran, sedang dalam louteringsproces dalam segala hal, agar nanti jika kita sudah tercuci, sudah “gelouterd”, kita dapat memasuki kebahagiaan Paradisonya masyarakat adil dan makmur.

Syaitan liberalisme, syaitan federalisme, syaitan individualisme, syaitan sukuisme, syaitan golonganisme, syaitan penyelewengan-penyelewengan, syaitan kepetualangan, syaitan dualisme empat macam, syaitan korupsi, syaitan garuk-kekayaan hantam-kromo, syaitan multiparty system, syaitan pemberontakan, – segala macam syaitan telah menerkam kita di dalam Inferno itu, dan sekarang kita mengalami purgatorio di segala lapangan. Herorientasi, herordening, retooling, reshaping, remaking, – itu semuanya adalah purgatorio yang perlu, agar supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita di atas relnya Revolusi, menuju kepada tujuan Revolusi.

Biar kaum imperialis di luar negeri gègèr! Mereka menuduh kita, bahwa Undang-Undang Dasar ’45 adalah “bikinan Jepang” . Mereka menuduh pula, bahwa kekuasaan Presiden dalam rangka Undang-Undang Dasar ’45 sekarang ini, dilandaskan kepada kediktatoran militer.

Sekali lagi biar mereka geger! Undang-Undang Dasar ’45 bukan “bikinan Jepang”, Undang-Undang Dasar ’45 bukan “Japanese made”. Undang-Undang Dasar ’45 adalah asli cerminan kepribadian (identity) bangsa Indonesia, jang sejak zaman purbakala-mula mendasarkan sistim pemerintahannya kepada musyawarat dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang “sesepuh”, – seorang tetua -, yang tidak mendiktatori, tetapi “memimpin”, “mengayomi”. Demokrasi Indonesia sejak zaman purbakala-mula adalah Demokrasi Terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia.

Ya, benar, tanpa tèdèng aling-aling kita memberi talak-tiga kepada demokrasi Barat yang free-fight-liberalistis itu, tetapi sebaliknyapun kita dari dulu-mula menolak mentah-mentah kepada kediktatoran. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktatur. Siapa misalnya hendak mengatakan, bahwa Sun Yat Sen adalah diktator, kecuali barangkali orang-orang imperialis semacam yang menyerang kita itu? Dalam salah satu pidatonya, Sun Yat Sen pernah berkata: “the greatest obstacle to democracy came from those who advocated unrestricted political democracy, but also from those who did no longer dare to advocate democracy”. (“Rintangan yang paling besar bagi demokrasi datang dari mereka, yang menganjurkan demokrasi-politik tanpa batas, tetapi juga dari mereka yang tidak berani lagi menganjurkan demokrasi”).

Dan “Japanese made”? Amboi, tidakkah pernah mereka membaca pidato saya tentang “Lahirnya Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945, tatkala Jepang masih berkuasa di sini, di mana saya mempergunakan faham-faham pemimpin-pemimpin yang demokratis, dan tidak mengeluarkan sepatah-kata-bengkok-pun mengenai sistim Jepang?

Kaum imperialis itu memang … imperialis! Saudara-saudara ingat perkataan saya tadi itu, bahwa Undang-Undang Dasar ’45 memberi landasan strukturil yang kuat, yaitu Pemerintahan yang stabil. Dalam Undang-Undang Dasar ’45 parlemen tidak dapat menjatuhkan Pemerintah; yang dapat menjatuhkannya ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sebabnya saya berkata bahwa Undang-Undang Dasar ’45 menjamin Pemerintahan yang stabil. Tetapi apa yang kaum imperialis kata? Jangan saudara-saudara tanya, apa yang oleh kaum imperialis dianggap sebagai satu pemerintahan yang stabil. Pernah mereka memuji satu pemerintahan di salah satu negara di Asia ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan di situ itu adalah pemerintahan yang stabil, karena ia menjamin kepentingan modal asing! (“A stable government is a government which guarantees a normal interest for foreign capital”).  .....selanjutnya>>

Category: Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi | Views: 29 | Added by: nasionalisme[dot]id | Tags: Nasinoalisme Indonesia, Revolusi Indonesia, 7 Bahan Pokok Indoktrinasi, Bung Karno | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar