Home » 2016 » September » 24 » "Laksana Malaikat yang Meneyerbu dari Langit", Jalannya Revolusi Kita!
4:30 PM
"Laksana Malaikat yang Meneyerbu dari Langit", Jalannya Revolusi Kita!
<<<sebelumnya.....   Kalau Saudara ingin tahu lebih terang: Apakah Dasar/Tujuan dan Kewajiban Revolusi Indonesia?, – bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Kalau ingin tahu lebih terang: Apakah kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia?,- bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Kalau ingin tahu lebih terang: Apakah sifat Revolusi Indonesia?, bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Kalau ingin tahu lebih terang: Apakah Hari-Depan Revolusi Indonesia?, – bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Kalau ingin tahu lebih terang: Apakah musuh-musuh Revolusi Indonesia?, – bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Kulau ingin tahu lebih terang: Usaha-usaha Pokok yang harus kita kerjakan, di bidang Politik, di bidang Ekonomi, di bidang Mental dan Kebudayaan, di bidang Sosial, di bidang Keamanan, serta badan-badan baru yang manakah yang harus dibentuk, – bacalah perincian Dewan Pertimbangan Agung.

Dengan tegas saya anjurkan penelaahan yang mendalam daripada Manifesto Politik itu, karena ada gejala-gejala yang harus saya sinyalir. Pertama gejala penyalahgunaan Manifesto Politik. Kedua gejala “main perténtang-perténténg” dengan Manifesto Politik, tanpa mempelajari benar-benar akan isi dan semangatnya. Dewan Pertimbangan Agung, – dan di dalam hal ini dibenarkan oleh Kabinet, dan dibenarkan oleh Depernas -, dengan tandas berkata:

“Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus difahami oleh tiap warganegara Indonesia sejak ia di bangku sekolah dan apalagi sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan secara luas, di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah, tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai Revolusinya sendiri, karena hanya jika ada persatuan dalam fikiran, Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan.

Program Revolusi harus menjadi program Pemerintah, program Front Nasional, program semua partai, program semua organisasi massa, dan semua warganegara Republik Indonesia.

Sudah tentu tiap partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunyai keyakinan politiknya sendiri, boleh mempunyai program sendiri, tetapi apa yang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus juga menjadi programnya, dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tersebut.

Dengan jelasnya Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia dan dengan jelasnya Program Revolusi berkat adanya Manifesto Politik, “maka akan dapatlah ditarik garis antara Revolusi dan kontra-Revolusi, dan antara sahabat-sahabat dan musuh-musuh Revolusi Indonesia”.

Lihat! tegas-tandas anjuran Dewan Pertimbangan Agung-Kabinet-Depernas tentang mempelajari dalam-dalam Manifesto Politik itu agar mengetahui Persoalan-persoalan Pokok Revolusi dan Program Revolusi. Memang! Tanpa theori revolusioner tiada gerakan revolusioner. Tanpa Program Revolusi tiada Revolusi yang benar-benar “Revolusi-Bidan” untuk lahirnya suatu Keadaan yang Baru. Tanpa Haluan Negara yang tegas revolusioner tak mungkin Negara itu dijadikan alat penyelenggara segenap cita-cita Revolusi.

Saudara-saudara! Apa hakekat Revolusi? Revolusi adalah, sebagai saya katakan di muka tadi: perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua apa yang kita tidak sukai, dan membangun segala apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan keadaan yang tua untuk melahirkan keadaan yang baru. Tiap-tiap Revolusi mempunyai musuh, yaitu orang-orang yang hendak mempertahankan atau mengembalikan keadaan yang tua. Tiap-tiap Revolusi menghadapi orang-orang yang “kontra” kepadanya. Karena itu baik sekali kita ketahui, dengan jelasnya Manifesto Politik dan USDEK itu, siapa kawan siapa lawan, siapa sahabat siapa musuh, siapa pro siapa kontra. Siapa pro Manifesto Politik dan USDEK adalah kawan. Siapa kontra Manifesto Politik dan USDEK adalah lawan. Di dalam tiap-tiap perjoangan, – apalagi dalam Revolusi!-, maka adalah satu keharusan mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Berbahaya sekali untuk tidak mengetahui siapa-kawan-siapa-lawan itu. Berbahaya sekali untuk tidak mengetahui kutu-busuk-kutu-busuk di dalam selimut!

Tetapi berbahaya sekali pula jika penetapan siapa-kawan-siapa-lawan itu dilakukan secara subyektif. Sebab penetapan secara subyektif itu mudah sekali “salah wissel”, sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan yang tidak perlu di kalangan Rakyat. Tetapi dengan adanya Manifesto Politik-USDEK ini maka penetapan siapa-kawan-siapa-lawan itu terjadi atas dasar pro dan kontra satu program yang obyektif. Maka – demikian kata Dewan Pertimbangan Agung – “yang akan timbul dan menonjol hanyalah pertentangan-pertentangan antara kekuatan revolusioner dan kekuatan imperialis, dan pertentangan-pertentangan ini harus diakhiri dengan kemenangan kekuatan revolusioner”.

Saudara-saudara! Pengalaman selama satu tahun dengan Manifesto Politik-USDEK membuktikan, bahwa Manifesto Politik-USDEK itu sampai batas-batas tertentu sudah dapat menyatukan fikiran Rakyat Indonesia mengenai soal-soal-pokok Revolusi. Pula ia membuktikan, bahwa Manifesto Politik-USDEK adalah senjata di tangan Rakyat untuk mengakhiri imperialisme dan feodalisme sampai ke akar-akarnya, sebagai syarat pertama yang mutlak, untuk kemudian mengakhiri exploitation de l’homme par l’homme, penghisapan atas manusia oleh manusia, untuk SOSIALISME INDONESIA.

Itulah pengalaman tahun yang pertama. Tahun ke-II Manifesto Politik-USDEK (tahun yang kita masuki sekarang ini) adalah tahun di mana kita harus dengan lebih tegap melangkah untuk secara konsekwen melaksanakan Manifesto Politik dan USDEK.

Salah satu soal penting dalam hubungan dengan pelaksanaan ini ialah: retooling alat-alat-perjoangan, dan konsolidasi alat-alat itu sesudah diretool. Mengenai retooling ini, sampai sekarang, berhubung dengan keadaan, baru beberapa saja yang telah 100 % diretool:

D.P.R. – Liberal diretool menjadi D.P.R.G.R.

Pimpinan dari beberapa alat-alat-kekuasaan-Negara sebagian diretool.

Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 1959 diretool.

Dunia kepartaian, yang multi-kompleksitasnya dulu benar-benar merupakan bisul-kanker dalam tubuh masyarakat kita, sesuai dengan Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, diretool.

Di lain-lain lapangan, maka berhubung dengan keadaan, retooling itu belum dilakukan, atau, jika sedang dilakukan, dilakukan dengan secara sedikit demi sedikit. Hal yang demikian itu jauh dari memuaskan hati saya. Saya sendiri dalam Manifesto Politik telah berkata, bahwa “semuanya akan diretool, semuanya akan diordening dan diherordening”. Saya tak senang kepada uler-kambang-uler-kambangan, saya tak senang kepada setengah-setengahan. Sayapun berkeyakinan, – sebagai pernah pula dikatakan oleh seorang pemimpin-besar Revolusi lain bangsa -, bahwa tidak bisa Revolusi berjalan dengan alat-alat yang lama. Alat-alat yang lama harus diganti. Oleh karena itu mutlak perlunya retooling. Dengan alat-alat yang lama saya maksudkan terutama lembaga-lembaga, aparat-aparat, orang-orang pengabdi kolonialisme dan kapitalisme, orang-orang yang otak dan hatinya telah berdaki-berkarat tak dapat menyesuaikan diri dengan Manifesto Politik-USDEK. Sungguh, alat-alat yang lama itu harus kita retool! Dalam tahun ke-II Manifesto Politik-USDEK ini kita harus sungguh-sungguh “aanpakken” soal retooling ini benar-benar!

Mengenai retooling kepartaian, Saudara-saudara mengetahui bahwa Penetapan Presiden No.7 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 1960 sudah berjalan. Penetapan Presiden No. 7 dan Peraturan Presiden itu pada pokoknya tegas-tegas memberi hak-hidup (dengan tentunya syarat-syarat mengenai organisasi dan sebagainya) kepada partai-partai yang ber-USDEK, dan melarang partai-partai yang kontra-revolusioner. Ini bukan diktatur, ini bukan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang! Ini adalah pelaksanaan daripada satu universal principle, satu prinsip umum di negeri manapun juga, bahwa dari Penguasa yang memegang kekuasaan Negara, tidak dapat diharapkan memberi hak-hidup kepada kekuatan-kekuatan yang mau merobohkan Negara, atau memberikan senjata-senjata, baik materiil ataupun spirituil, kepada kekuatan-kekuatan yang mau merobohkan Negara. Ketambahan lagi, berdasarkan moral revolusioner dan moralnya Revolusi, maka Penguasa wajib membasmi tiap-tiap kekuasaan, asing ataupun tidak asing, pribumi ataupun tidak pribumi, yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya Revolusi.

Berdasarkan hal-hal ini, saya beritahukan sekarang kepada Rakyat, bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, sesudah mendengar pendapat Mahkamah Agung, beberapa hari yang lalu telah memerintahkan bubarnya Masyumi dan P.S.I.! Jikalau satu bulan sesudah perintah ini diberikan, Masyumi dan P.S.I. belum dibubarkan, maka Masyumi dan P.S.I. adalah partai-partai yang terlarang!

Janganlah mengira, bahwa dengan ini Pemerintah memusuhi Islam. Memang ada orang-orang yang dengan cara yang amat licin sekali menghasut-hasut, bahwa “Islam berada dalam bahaya”. Hasutan yang demikian itu adalah hasutan yang jahat. Sebab Pemerintah tidak membahayakan Islam, sebaliknya malah mengagungkan semua agama. Pemerintah bertindak terhadap partai yang membahayakan Negara!

Saudara-saudara tahu, bahwa antara lain, dalam Penetapan Presiden No.7 itu ada fasal No.9, yang berbunyi:

1. Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan atau membubarkan partai, yang:

(1) bertentangan dengan azas dan tujuan Negara;

(2) programnya bermaksud merombak azas dan tujuan Negara;

(3) sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut-serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberi-kan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu;

(4) tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.

2. Partai yang dibubarkan berdasarkan ayat (1) pasal ini, harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanya tiga puluh kali dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu.

Berdasarkan atas alasan-alasan yang termaktub dalam fatsal 9 Penetapan Presiden No.7 1959 ini, maka Mahkamah Agungpun berpendapat bahwa Masyumi dan P.S.I. “terkena” oleh fasal itu, dan saya beberapa hari yang lalu memerintahkan bubarnya Masyumi dan P.S.I. itu. Dan Insya Allah segala ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No.7 ’59, segala ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 13 ’60, akan saya kerjakan dalam tahun ini, sehingga misalnya partai-partai yang biasanya saya cap dengan perkataan “partai gurém, tidak akan diakui, atau partai-partai lain yang nyata kontra-revolusioner akan disapu bersih karena dikenakan kepadanya sapu pembubaran. Dengan demikian maka segala keburukan sebagai akibat maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, maklumat liberalisme itu, dapat dikikis. Dengan demikian maka Dekrit 5 Juli 1959, yaitu Dekrit kembali kepada Undang-undang Dasar ’45, menjumpai kewajarannya. Dengan demikian maka akan tinggallah partai-partai yang benar-benar mendukung Undang-undang Dasar ’45, Manifesto Politik dan USDEK. Dengan demikian maka retooling dalam alam kepartaian, yang mutlak perlu untuk pelaksanaan Manifesto Politik dan USDEK, akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pula akan terang-jelas ditarik garis antara revolusioner dan kontra-revolusioner!

Saya ulangi lagi, bahwa dengan demikian akan tinggallah partai-partai yang mendukung Undang-undang Dasar ’45, Manifesto Politik dan USDEK. Dengan tegas saya katakan disini, bahwa partai-partai itu, dengan memenuhi semua syarat-syarat perundang-undangan kepartaian, diberi hak hidup, diberi hak bergerak, diberi hak perwakilan, – sudah barang tentu dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Partai-partai yang demikian itu dapat memberi sumbangan besar kepada terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat. Sebaliknya kita harus berusaha jangan sampai ada partai yang tidak diakui tetapi juga tidak dilarang, tapi bisa bergerak dalam segala bidang untuk secara sembunyi-sembunyian menentang Manifesto Politik dan USDEK. Terhadap partai-partai yang demikian itu kita harus waspada. Garis harus kita tarik dengan terang: pro Manifesto Politik/ USDEK, atau anti Manifesto Politik/USDEK. Partai hanya bisa bersifat satu diantara dua: atau dilarang, atau Pro Manifesto Politik/USDEK. Tidak boleh ada partai yang main bulus-bulusan. Tidak boleh ada partai yang main bunglon-bunglonan!

Sekali lagi saya katakan: tahun yang lalu belum memenuhi harapan saya mengenai usaha retooling-disegala-bidang. Marilah kita tahun sekarang ini mengerjakan retooling-retooling itu dengan cara yang lebih cepat dan lebih tegas.

Malah bukan hanya dilapangan retooling-retooling kita harus lebih cepat dan tegas. Dilapangan pengertian-pengertianpun, dilapangan begrippen, kita juga harus lebih tegas dan jelas. Misalnya lebih jelas mengenai arti penggunaan segala “funds and forces”.

Lebih jelas dan tegas mengenai arti “Gotong Royong”. Lebih jelas dan tegas mengenai arti Front Nasional. Lebih jelas dan tegas mengenai politik membasmi pemberontak. Lebih jelas dan tegas mengenai arti ”politik luar negeri yang bebas”. Lebih jelas dan tegas mengenai arti bantuan massa Rakyat. Lebih jelas dan tegas mengenai arti “jalan lain” dalam politik memperjoangkan Irian Barat. Dan lain-lain lagi, dan lain-lain lagi.

Di sini lagi, saya kekurangan waktu untuk menjelaskan segala sesuatu yang perlu dijelaskan.

Tetapi marilah saya terangkan sedikit mengenai “Gotong Royong” dan “Front Nasional”.

Telah masyhur dimana-mana, sampai diluar negeri sekalipun, bahwa jiwa Gotong Royong adalah salah satu corak daripada Kepribadian Indonesia. Tidak ada satu negeri dikolong langit ini yang disitu Gotong Royong adalah satu kenyataan hidup didesa-desa, satu living reality, seperti di Indonesia ini. Tidak ada satu bangsa yang didalam hidup-keigamaannya begitu toleran seperti bangsa Indonesia ini. Tetapi juga tidak ada satu bangsa yang didalam kehidupan politiknya kadang-kadang mendurhakai prinsip Gotong Royong itu, seperti bangsa Indonesia!

Salah satu kejahatan daripada maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 ialah sebenarnya pendurhakaan jiwa Gotong Royong ini, karena dengan didirikannya partai-partai laksana cendawan dimusim hujan, toleransi-politik masuk kelobang kubur dan hantu kebencian pringas-pringis dimana-mana. Padahal dilapangan perjoangan bangsa kita harus menggembléng dan menggempurkan persatuan daripada segala kekuatan-kekuatan revolusioner, – menggembléng dan menggempurkan “de samenbundeling van alle revolutionnaire krachten in de natie”.

Gotong Royong bukan sekadar satu sifat kepribadian Indonesia! Gotong Royong bukan sekadar corak daripada “Indonesian Identity”! Gotong Royong adalah juga satu keharusan dalam perjoangan melawan imperialisme dan kapitalisme, baik dizaman dulu maupun dizaman sekarang. Tanpa mempraktekkan samenbundeling van alle revolutionnaire krachten untuk digempurkan kepada imperialisme dan kapitalisme itu, janganlah ada harapan perjoangan bisa menang!

Dan kita toh ingin menang? Dan kita toh harus menang? Karena itu maka saya selalu menganjurkan Gotong Royong juga dilapangan politik. Karena itu Manifesto Politik-USDEK bersemangat ke Gotong Royongan-bulat dilapangan politik. Karena itu di Solo beberapa pekan yang lalu saya tegaskan perlunya persatuan dan ke Gotong Royongan antara golongan Islam, Nasional, dan Komunis. Ini adalah konsekwensi-politik yang terpenting bagi semua pendukung Manifesto Politik dan USDEK, satu konsekwensi-politik yang tidak plintat-plintut atau plungkar-plungker bagi semua orang yang setia kepada Revolusi Agustus 1945.

Jika tidak, maka semua omongan tentang Gotong Royong, Manifesto Politik, USDEK, Front Nasional, “setia kepada Revolusi”, dan lain sebagainya, hanyalah omong-kosong belaka, lipservice belaka. Salah satu ciri daripada orang yang betul-betul revolusioner ialah satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan. Orang “revolusioner” yang tidak bersatu kata dan perbuatan, orang “revolusioner” yang demikian itu adalah orang revolusioner gadungan!

Di Indonesia ini memang telah ada tiga golongan-besar “revolutionnaire krachten”, yaitu Islam, Nasional, dan Komunis. Senang atau tidak senang, ini tidak bisa dibantah lagi! Dewa-dewa dari Kayanganpun tidak bisa membantah kenyataan ini! Jikalau benar-benar kita hendak melaksanakan Manifesto Politik-USDEK, jikalau benar-benar kita setia kepada Revolusi, jikalau benar-benar kita setia kepada jiwa Gotong Royong, jikalau benar-benar kita tidak kekanak-kanakan tetapi sedar benar-benar bahwa Gotong Royong, Persatuan, Samenbundeling adalah keharusan dalam perjoangan anti imperialisme dan kapitalisme, maka kita harus mewujudkan persatuan antara golongan Islam, golongan Nasional, dan golongan Komunis itu. Maka kita tidak boleh menderita penyakit Islamo-phobi, atau Nationalisto-phobi, atau Komunisto-phobi!

Janganlah mengira bahwa saya ini orang yang sekarang ini memberi “angin” kepada sesuatu fihak saja. Tidak! Saya akan bersyukur kepada Tuhan kalau saya mendapat predikat revolusioner. Revolusioner dimasa dulu, dan revolusioner dimasa sekarang. Justru oleh karena saya revolusioner, maka saya ingin bangsaku menang. Dan justru oleh karena saya ingin bangsaku menang, maka dulu dan sekarangpun saya membanting tulang mempersatukan semua tenaga revolusioner, – Islamkah dia, Nasionalkah dia, Komuniskah dia!

Bukalah tulisan-tulisan saya dari zaman penjajahan. Bacalah tulisan saya panjang-lebar dalam majalah ”Suluh lndonesia Muda” tahun 1926, tahun gawat-gawatnya perjoangan menentang Belanda. Didalam tulisan itupun saya telah menganjurkan, dan membuktikan dapatnya, persatuan antara Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Saya membuka topi kepada Saudara Kiyai Haji Muslich, tokoh alim-ulama Islam yang terkemuka, yang menyatakan beberapa pekan yang lalu persetujuannya kepada persatuan Islam-Nasional-Komunis itu, oleh karena persatuan itu memang perlu, memang mungkin, memang dapat.

Ya!, memang dapat! Kendati omong-kosong orang tentang “tak mungkin”-nya persatuan itu, maka persatuan ini telah ternyata berjalan dibeberapa badan. Di Dewan Nasional ada orang-orang Islamnya, ada orang-orang Nasionalnya, ada orang-orang Komunisnya, dan Dewan Nasional berjalan baik. Di Dewan Pertimbangan Agung malah bukan “orang-orang” lagi, melainkan ada gembong-gembong Islam dan gembong-gembong Nasional dan gembong-gembong Komunis, dan Dewan Pertimbangan Agung berjalan baik. Di Depernas ada banyak sekali wakil-wakil tiga golongan itu, dan Depernas berjalan baik. Di D.P.R.G.R. saya himpunkan wakil-wakil dari tiga golongan itu, (bahkan dalam pembicaraan pendahulunya di Tampaksiring saya hadapkan Saudara gembong Idham Chalid, gembong Suwiryo, gembong Aidit berhadapan-muka satu-sama-lain), dan D.P.R.G.R. saya percayapun akan berjalan baik. Di Panitia Persiapan Front Nasional yang dipimpin oleh Saudara Aruji Kartawinata terhimpunlah pentol-pentol tiga golongan ini, dan Panitia Persiapan Front Nasional itu berjalan baik, bahkan berjalan amat-amat baik. Dan didalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang susunan anggautanya telah saya umumkan beberapa hari yang lalu itu, terhimpunlah wakil-wakil tiga golongan itu, dan Majelis Permusyawaratan Rakyatpun, saya yakin, akan berjalan baik.

Tidakkah ini kesemuanya praktek daripada ke Gotong Royongan yang jujur antara golongan-golongan yang berke-Tuhanan, Nasionalis dan Komunis, yang semuanya dibakar oleh nyerinya siksaan penderitaan Rakyat, tetapi juga dibakar oleh Apinya Idealisme ingin melaksanakan Amanat Pcnderitaan Rakyat? Dan bukankah mereka itu, – itu golongan-golongan Islam, Nasionalis, Komunis, yang kata orang tak mungkin dipersatukan sutu-sama-lain -, didalam beberapa Lembaga, misalnya didalam DENAS, didalam D.P.A., selalu berhasil mencapai mufakat dengan suara bulat diatas dasar musyawarah, – tanpa cakar-cakaran satusamalain, tanpa ngotot-ngototan mencari kebenaran sendiri dan menyalahkan pihak lain, tanpa setém-setéman pemungutan suara?

Saudara-saudara! Saya hendak pula menandaskan di sini bahwa persatuan itu bukan harus diadakan hanya antara golongan-golongan Islam dan Nasional dan Komunis saja, melainkan antara semua kekuatan-kekuatan revolusioner. Semua partai yang pro Manipol dan pro USDEK harus bersatu. Semua suku-bangsa harus bersatu. Semua warganegara, Jawakah ia, Sundakah ia, Minangkabaukah ia, Minahasakah ia, Batakkah ia, Bugiskah ia, – semua warganegara harus bersatu, dengan tidak pandang perbedaan suku-bangsa, tidak pandang agama, tidak pandang keturunan asli atau tidak asli. Pemberontakan P.R.R.I., pemberontakan Permesta, kegiatan subversif Manguni, tidak boleh diartikan pemberontakan atau kegiatan subversif suku Minangkabau atau suku Minahasa. Pemberontakan-pemberontakan itu adalah perbuatan kaum imperialis yang mempergunakan orang-orang pengkhianat dan budak-budak dari suku-suku itu atau suku-suku lain. Rakyat dari semua suku dan dari semua keturunan, asli atau tidak asli, – si-petani, si-buruh, si-tukang dokar, si-nelayan, si-pegawai-kecil, si-pedagang-kecil, si-jembel, si-marhaen, -, adalah cinta kepada Republik Proklamasi, menyetujui Manipol dan USDEK, gandrung kepada masyarakat adil dan makmur. Rakyat itu semua harus digotongroyongkan dalam perjoangan raksasa ini!

Bergandengan dengan itu maka saya ulangi di sini apa yang saya katakan tahun yang lalu mengenai pemersatuan (dus penggotongroyongan) modal dan tenaga. Saya berkata: “Amat perlu ialah supaya kita bisa mengikutsertakan segala modal dan tenaga, segala “funds and forces” bagi usaha-usaha pembangunan semesta kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala “funds and forces” itu, haruslah kita letakkan satu syarat pokok, yaitu: modal dan tenaga yang hendak kita ikutsertakan itu, haruslah bercorak progresif. Segala modal dan segala tenaga yang memenuhi syarat itu, akan kita sambut dengan kedua belah tangan. Sebaliknya “funds and forces” yang tidak progresif (yang dus hanya memikirkan keuntungan sendiri), tenaga-tenaga yang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang. Tenaga-tenaga dan modal yang tidak memenuhi syarat pokok itu, hendaknya minggir saja, dan sekali-kali janganlah menghalang-halangi kita. Sebab setiap penghalangan akan kita terjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan semboyan “rawé-rawé rantas, malang-malang putung”.

“Sekali lagi, segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikutsertakan dalam pembangunan Indonesia. Dus juga tenaga dan modal bukan-asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya program Kabinet Kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. “Funds and forces” bukan-asli itu dapat disalurkan ke arah pembangunan perindustrian, misalnya dalam sektor industri menengah, yang masih terbuka bagi initiatif partikelir”.

“Untuk melaksanakan maksud itu maka perlu adanya iklim kerjasama yang baik. Oleh karena itu, semua yang berkepentingan hendaknya menjauhi sesuatu tindakan yang dapat merugikan iklim kerja-sama itu“.

Ya!, dengan sepenuhnya saya punya jiwa, saya meminta: hendaklah semua yang berkepentingan menjauhi sesuatu tindakan yang dapat merugikan iklim kerja-sama itu!

Saudara-saudara!

Kabinet Kerja bekerja keras untuk melaksanakan programnya yang termasyhur Sandang-Pangan, Keamanan, lrian Barat dan perjoangan anti-imperialis. Program ini merupakan usaha jangka pendek dalam rangka garis-besar Haluan Negara, dan karenanya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan Haluan Negara tersebut, yaitu Manifesto Politik-USDEK.

Harus diakui dengan terus-terang, bahwa pelaksanaan program jangka-pendek itu belum selancar sebagai kita harapkan. Ada disebabkan karena kekurangan pengertian tentang program itu sendiri dan tentang Manipol-USDEK (tadi saya terangkan); ada karena anasir-anasir yang memang mau mensabot pelaksanaan program itu dan Manipol dan USDEK; ada kemacetan-kemacetan di sementara bidang produksi dan distribusi; ada karena tendensi-tendensi inflantoir yang belum terkuasai sepenuhnya; ada karena kurang ketegasan kita sendiri dalam uitvoeringnya program itu, dan sebagainya, dan sebagainya.

Semua kesalahan-kesalahan kita ini harus secara jantan kita akui, dan harus secara jantan kita koreksi. Tidakkah salah satu ciri orang Revolusioner, bahwa ia berani mengakui kesalahan dan berani mengkoreksi kesalahan? Ambillah misalnya pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan Negara dan P.T.-P.T. Negara.

Pada tanggal 27 Januari permulaan tahun 1960 ini sudah saya ucapkan, satu kritik atas pimpinan-pimpinan perusahaan dan P.T. Negara itu dalam satu pidato di Istana Negara. Pokoknya pada waktu itu saya tandaskan setandas-tandasnya, bahwa untuk Ekonomi Terpimpin haruslah ekonomi negara memegang posisi Komando (ini adalah istilah D.P.A.). Dan ini akan gagal samasekali, kataku, jika diteruskan “pencoléngan-pencoléngan di dalam pimpinan-pimpinan P.T.-P.T. Negara”, dan ” pencoléngan-pencoléngan, korupsi-korupsi, ketidaktegasan etc., etc., di semua bidang, daripada bidang sipil sampai kepada militer”. Pokoknya sekarang ialah, supaya diakhirilah pensalahgunaan atau penggunaan kesempatan oleh siapapun juga adanya SOB (adanya Keadaan Bahaya) untuk menggemukkan kantong sendiri. Untuk ini, saya kira baik jika di semua perusahaan-perusahaan Negara, di semua P.T.-P.T. Negara, dibentuk dewan-dewan, yang berkewajiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitas dan kwalitas produksi, dan – untuk mengawasi kaum pencoléngan-pencoléng, kaum koruptor-koruptor, kaum penipu-penipu, kaum pencuri-pencuri kekayaan Negara!

Di bidang distribusi – pun belum semuanja berjalan diharumgandanya bunga mawar dan di bawah sinarnya bulan-purnama. Salah satu kesulitan obyektif ialah belum lengkapnya kitapunya alat-alat-pengangkutan di laut dan di darat. Tetapi kita berusaha keras untuk memperlengkapi alat-alat-pengangkutan itu. Dan saya kira ada baiknya kita mempertimbangkan inschakeling Rukun-Rukun-Kampung dan Rukun-Rukun Tetangga dalam lapangan distribusi ini. Untuk lancarnya distribusi, maka R.K.-R.K.-R.T.-R.T. itu bisa menunjuk warung yang dipercayainya. Banyak warung-warung Sandang-Pangan yang sekarang ini ternyata hanya tempat pencarian untung saja bagi beberapa gelintir orang. Syarat-mutlak bagi inschakelingnya R.K.-R.K.-R.T.-R.T. itu tentunya ialah bahwa R.K.-R.K.-R.T.-R.T. itu sendiri harus benar-benar diretool lebih dahulu. Sebab di lapangan ke-R.K.-R.T.-anpun masih banyak hal-hal yang busuk, masih banyak “rotzooi” yang harus diretool!

Demikianlah beberapa cukilan mengenai kesulitan-kesulitan kita di lapangan pelaksanaan program Sandang-Pangan. Saudara-saudara tentunyu mengerti, bahwa persoalan Sandang-Pangan ini meliputi bidang persoalan yang lebih luas, lebih terjalin-jalin, lebih kompleks. Soal tambahnya produksi beras-garam-ikan asin etc., soal tambahnya produksi tekstil dan import tekstil etc., etc., soal menu makanan Rakyat etc., etc., soal-soal yang demikian itu semuanya menjadi challenge (tantangan) yang tanpa ampun harus dilayani.

Harus dilayani, oleh karena soal Sandang-Pangan adalah satu soal “the stomach cannot wait” (perut tak bisa menunggu) bukan saja, tetapi juga karena soal itu adalah satu bagian daripada Persoalan Besar “menjelmakan masyarakat adil dan makmur” sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat.

Untuk melayani Persoalan Besar inilah, tempohari kita membangunkan Depernas, – Dewan Perancang Nasional. Untuk melayani Persoalan Besar inilah Depernas diwajibkan menyusun satu pola daripada pembangunan semesta untuk membangun satu Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, pola yang nanti harus kita karyakan secara Gotong Royong dengan bermandikan keringat dan berkendarakan idealisme revolusioner yang menyala-nyala.

Perencanaan, Pola, atau Planning, adalah satu syarat mutlak bagi pelaksanaan Sosialisme! Planning itu nanti dalam pengkaryaannya menjadilah wahananya Ekonomi Terpimpin dan Demokrasi Terpimpin, itu dua penghela ke arah Sosialisme atau Masyarakat Adil dan Makmur. “Planning is the technique of foreseeing-ahead every step in a long series of separate operations”, – “perencanaan adalah teknik untuk telah melihat lebih dahulu setiap langkah yang harus diambil, dalam satu rentetan-panjang dari tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri”.

Depernas bekerja keras. Saya buka topi kepada Depernas itu. Pada tanggal 13 Agustus yang baru lalu saya sudah menerima resmi dari Depernas itu mereka punya blueprint tahapan pertama. Blueprint ini akan saya teruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang susunan anggautanyapun sudah selesai saya bangun. Bahagialah Rakyat Indonesia, kalau ia nanti, dengan diterimanya blueprint Depernas oleh M.P.R.S., telah mempunyai iapunya Pola Pembangunan Tahapan Pertama. Bahagialah ia, karena ia, dengan adanya Pola Pembangunan itu, merasakan adanya pimpinan ekonomis, – merasakan adanya economisch leiderschap, di samping adanya politiek leiderschap yang terpancar dalam Manifesto Politik dan USDEK.

Berantakanlah nanti zoogenaamd ramalannya P.R.R.I.-Permesta yang berbunyi: “Betul mereka (P.R.R.I.-Permesta itu) kalah di bidang militer, tetapi Republiknya Sukarno nanti akan hancur sendiri karena economic mismanagement and misleadership”. Dengan adanya blueprint Depernas itu maka economisch leiderschap akan tergaris nyata. Dan Insya Allah akan berantakan bukan saja ramalan kaum pemberontak itu bahwa kita akan hancur, tetapi Insya Allah akan berantakan pula merekapunya harapan, bahwa mereka akan tetap berdiri. Insya Allah, bukan Republik Indonesia yang akan hancur, tetapi P.R.R.I.-Permestalah yang akan hancur!

Semangat “foreseeing-ahead”, (semangat “telah melihat lebih dahulu”) tercermin pula dalam keputusan D.P.A. dan Kabinet mengenai Landreform. D.P.A. telah mengusulkan kepada Pemerintah tentang “Perombakan hak tanah dan penggunaan tanah”, “agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat”, – Pemerintah telah memutuskan “Rancangan Undang-undang Pokok Agraria”, Rancangan Undang-undang yang mana telah saya teruskan kepada D.P.R.G.R. agar lekas disidangkan.

Ini adalah satu kemajuan yang penting-maha-penting dalam Revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen.

Pada taraf sekarang ini, demikianlah D.P.A., Landreform di satu fihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, di lain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani. Dan Rancangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan “hak eigendom”, “wet-wet agraris” bikinan Belanda, “Domeinverklaring”, dan lain sebagainya.

Kalau nanti Rancangan Undang-undang ini telah menjadi Undang-undang, maka telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan Revolusi. Telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan yang menuju kepada realisasi Amanat Penderitaan Rakyat. Ya!, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!

Toh!, – jangan mengira bahwa Landreform yang kita hendak laksanakan itu adalah “Komunis”! Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh mempunyai tanah turun-temurun! Hanja luasnya milik itu diatur, baik maksimumnya maupun minimumnya, dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada hak milik perseorangan.

Ini bukan “Komunis”! Kecuali itu, apakah orang tidak tahu bahwa negara-negara yang bukan Komunis pun banyak yang menjalankan Landreform? Pakistan menjalankan Landreform, Mesir menjalankan Landreform, Iran menjalankan Landreform! Dan P.B.B. sendiri tempohari menyatakan bahwa “defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers and agricultural labourers, and impede economic development”. (Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan, dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengolahan tanah, menghalangi naiknya tingkat hidup si-tani-kecil dan si-buruh pertanian, dan menghambat kemajuan ekonomis).

Karena itu, hadapilah persoalan Landreform ini secara zakelijk-obyektif sebagai satu soal keharusan mutlak dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dan Revolusi, dan jangan hadapi dia dengan komunisto-phobi!     ......selanjutnya>>>

 

Category: Di Bawah Bendera Revolusi - II | Views: 219 | Added by: nasionalisme[dot]id | Tags: Di Bawah Bendera Revolusi - II | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar